ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENURUT HUKUM HUMANITER

Arlina Permanasari

Abstract


Sengketa bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional, menyebabkan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku. Istilah yang dianggap tepat adalah pemberontak, dimana GAM telah memiliki kapabilitas untuk dianggap sebagai salah satu pihak yang bersengketa, karena telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta dalam hukum humaniter. Walaupun demikian Penerapan pasal 3 Konvensi .Jenewa1949 dalam konflik ini tidak akan merubah status hukum GAM.

Article Metrics

Abstract views : 13|

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


DOAJ (Directory of Open Access Journal) Indonesia One Search GARUDA Google Scholar Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

width=

Jalan Kyai Tapa Grogol no. 1 Grogol, Jakarta 11440

Telp: 021-5663232 (ext.8334)

 

Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.