PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI : KENYATAAN DAN HARAPAN

Simona Bustani

Abstract


Indonesia salah satu anggota WTO, berkewajiban melakukan transplantasi hukum. Akibat dari perbedaan konsep yang menimbulkan pembajakan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual tradisional yang terjadi melalui rezim hukum paten, merek dan hak cipta. Kenyataannya adanya kelemahan dalam melindungi Kekayaan Intelektual masyarakat adat, contohnya belum adanya peraturan yang khussus mengatur mengenai kekayaan intelektual tradisional. selain itu, belum diaturnya mekanisme untuk menerapkan peraturan tersebut. Akibatnya terjadinya pelanggaran terhadap Hak komunal Kekayaan Intelektual tradisional, diantaranya kasus shiseido dan tari pendet. Bagaimana melindungi hak komunal Masyarakat Adat  terhadap  Kekayaan Intelektual Tradisionalnya di era globalisasi?  Digunakan tipe penelitian normasif, sifat penelitian deskriptif, data sekunder dan analisis secara kualitatif. Selama ini, pengaturan Kekayaan Intelekktual Tradisional masih tersebar dalam berbagai peraturan HKI, diantaranya Undang-Undang  Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang PVT. Oleh karena itu, sebaiknya perlindungan hak komunal atas kekayaan intelektual tradisional diatur dalam peraturan tersendiri yang diawali dengan mendefinisikan Kekayaan Intelektual Tradisional dan menentukan  ruang lingkupnya. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang mengatur mekanisme penerapan perlindungan hak komunal Masyarakat Adat dari segi hak moral dan hak ekonominya, khususnya access benefid sharing. Sehingga terwujud perlindungan hak komunal masyarakat adat terhadap kekayaan inteletual tradisional secara maksimal.

 

Kata Kunci : Hak Komunal, Kekayaan Intelektual Tradisional

 


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 1021| PDF views : 0

References


A. Buku

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Bandung; Alumni, 2013

Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, Bandung: Nuasa Aulia, 2013

Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Lindsey Tim ed all, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, Pengenalan HKI Konsep Dasae Kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi, Jakarta: Indeks, 2008

Miranda Risang Ayu, et. all, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia, Bandung:Alumni, 2014

Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius 2005

Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. Komunikasi Lintas Budaya, communication between Culture. (I. M. Sidabalok, Trans.) Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010

Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Jakarta: Prenadamedia, 2014

Tri Budiyono, Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan,Salatiga: Griya Media , 2009

B. Artikel

Zein Umar Purba, “Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual,” Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatasnya Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, : Pusat Pengkajian Hukum, 10-11 Februari 2004

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity {Lembaran Negara. 1994-41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556

Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 01/ Pert/ SR. 120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup


Refbacks

  • There are currently no refbacks.