KOORDINASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Jeanne Darc Noviayanti Manik

Abstract


Dalam sistem peradilan pidana (SPP), keberhasilan proses penegakan hukum pidana, diprakarsai oleh proses penyidikan oleh penyidik diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan persidangan pengadilan sidang oleh hakim sampai dengan pelaksanaan  putusan hakim  oleh Jaksa dan  pemasyarakatan  petugas (jika terbukti bersalah). Tindakan pencegahan masih diberikan mendahului melalui pengembangan preventif dan dasar prinsip kewajiban umum dari polisi, yaitu mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat masalah hukum dalam penelitian ini adalah bentuk koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan penyidik polisi dalam penyelidikan tindak pidana pengelolaan sumber daya alam.  Jenis  penelitian  ini  penelitian  hukum.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perundang-undangan dan pendekatan konsep.  Dalam melaksanakan  fungsinya dengan penegakan hukum pada kegiatan penyelidikan kejahatan di area pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatannya tidak telah terintegrasi sehingga keamanan dan penegakan hukum memiliki tidak akan optimal.  Koordinasi PPNS  di bidang pengelolaan sumber daya alam dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu hubungan tata cara kerja, pembinaan teknis, dan bantuan operasional penyidikan.  Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

 

Kata kunci : Koordinasi; penyidikan; tindak pidana; sumber daya alam;  penyelidik


Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

References


Bagir Manan. 1995. Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung : Mandar Maju

Bambang Iriana Djajaatmadja. 2007. Harmonisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

G. Sergeant. 1975. Texbook Of Sociology. London : Mac Millan Education

Johnny Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia, 2006

M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta : Sinar Grafika

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media

Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. 1978. Perihal Kaedah Hukum, Bandung : Alumni

Tim Penyusun FH UB, Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian & Penulisan Tesis dan Disertasi, ( Malang : Program Pascasarjana Fakultas Hukum UB, 2013)

Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara No. 3419)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 73)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4),

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil


Refbacks

  • There are currently no refbacks.