ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT KECIL PECENONGAN

Jihan Noor Fakhira, Sri Bakti Yunari

Abstract


Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan yang khusus diberikan pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan didukung fasilitas penjaminan oleh pemerintah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penulisan ini sebagai hasil dari penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum Normatif, serta sifat penelitian Preskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan terjadinya kredit macet diakibatkan tidak terpenuhinya prinsip 5C. Penyelesaian terhadap KUR Kecil macet pada umumnya diselesaikan melalui eksekusi terhadap agunan tambahan yang diberikan oleh debitur atau dengan pengajuan klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit.

Keywords


Hukum Perbankan; Kredit Usaha Rakyat; Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

References


Dianne Eka Rusmawati, “Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1 (Januari-April 2012)

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan. Bandung: BooksTerrace & Library, 2005.




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/pdk.v6i1.8628

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jihan Noor Fakhira, Sri Bakti Yunari

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright of Penelitian dan Karya Ilmiah (p-ISSN 0853-7720 e-ISSN 2541-4275). Powered by OJS

Abstracted/Indexed by:

Garuda 

 

 

Published by Lembaga Penelitian- Universitas Trisakti

 

>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Penelitian dan Karya Ilmiah, Lembaga Penelitian, Universitas Trisakti University @2017. All right reserved..