PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM (EMAS) DI KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH

Nadia Ayu Pratiwi, Elsi Kartika Sari

Abstract


Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan terdapat wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian (tambang) dengan adanya hak penguasaan negara yang mempunyai kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan penguasaan ini diselenggarakan oleh Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis   data   dalam   penelitian   ini   menggunakan   analisis   kualitatif. Analisis kualitatif yang  dilakukan  bertitik  tolak  dari  analisis empiris, yang  dalam  pendalamannya  dilengkapi  dengan  analisis  normatif. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) khususnya untuk batubara diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 23 PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa meliputi persyaratan: Administratif; Teknis, Lingkungan; dan Finansial. Selain itu juga berdasarkan Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa dapat diberikan oleh: Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/ atau wilayah laut. Kesimpulan secara logika deduktif. Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya, didasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tepatnya pada Pasal 4 Ruang Lingkup Qanun dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan yang bersifat Nasional di Aceh.


Keywords


Izin Usaha Pertambangan, Hukum Pertambangan

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

References


Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan yang bersifat Nasional di Aceh.

VIDYA PRAHASSACITTA, PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM YURUDIS, Fakultas Humaniora , Jurusan Busines Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Agustus 2019




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/pdk.v5i2.7361

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright of Penelitian dan Karya Ilmiah (p-ISSN 0853-7720 e-ISSN 2541-4275). Powered by OJS

Abstracted/Indexed by:

Garuda 

 

 

Published by Lembaga Penelitian- Universitas Trisakti

 

>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Penelitian dan Karya Ilmiah, Lembaga Penelitian, Universitas Trisakti University @2017. All right reserved..