EVALUASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DALAM KAITANNYA DENGAN NILAI ASET TETAP PEMERINTAH PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KEMENTERIAN AGAMA RI

Ni Luh Putu Sri Juliyanti, Susi Dwimulyani

Abstract


The purpose of this study is to find out the implementation procedures of SIMAK BMN application, and also to evaluate its procedure and its output in order to create accountability and transparency. This research was conducted in the office of Ministry of Religious Affairs at center working unit Directorate General of Guidance for Hindu Community. The part of SIMAK BMN application procedures implementations that have been studied were in the recording of the government fixed assets. The output of SIMAK BMN application is presented in the Financial Balance Sheet Report of Directorate General of Guidance for Hindu Community. The results of this study indicate that the implementation of SIMAK BMN application has been appropriate with the applicable regulations, and it has created accountability. However, the output of SIMAK BMN application has not created transparency yet because at the moment the public are still unable to access this information yet.


Keywords


SIMAK BMN applications; Government Fixed Assets; Accountability; Transparency.

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

References


Baridwan, Zaki. 2008. Intermediate Accounting. Edisi 8. Yogyakarta: BPFE.

Bappenas dan Depdagri. 2002. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Jakarta : Bappenas dan Depdagri.

Davis, Gordon.B. 1993. Kerangka dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.

Hall, James A. 2011. Accounting Information System, Ed.7., Mason: OH.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2007. Intermediate Accounting, Ed 12., Canada: Wiley.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lailiyah, Syafa'atul. 2009. Evaluasi Penerapan SAP terhadap Akuntansi Persediaan dan Aset Tetap Pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2000). Akuntabilitas Dan Good Goverenance. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

O, Brien, James. 2006. Management Information System (5'h Ed.), Boston : Mc Graw Hill.

Pamungkas, Fatchudin dan Kusumandinata. 2011. Evaluasi Aplikasi SIMAK BMN Kaitannya Dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor (Vol.11), Jurnal Ilmiah Renggagading.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik

Negara.

PMK Nomor 97/PMK.06/2007 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

PMK Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

PMK Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

PMK Nomor 59/PMK.06/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER — 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap. 2005.

Rahman, Meuthia Ganie. 2000. "Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya" dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Balk ). Jakarta: Komnas HAM.

Romney B. Marshal dan Steinbart Paul. J. 2012. Accounting Information System (9th Ed.), New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Surabaya: Insan Cendekia.

Wilkinson W. Joseph dan Cerullo J. Michael. 2000. Accounting Information System (4th Ed.), Raval. V, Wong-on-wing. B., New York : John Wiley & Sons.




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v10i2.4551

Refbacks

  • There are currently no refbacks.