Asimilasi Pasal 14 Tentang Independent Personal Services ke Dalam Pasal 7 Tentang Business Profit Dalam OECD Model

Hexana Sri Lastanti

Abstract


Dua model tax treaty yang banyak digunakan sebagai acuan oleh berbagai negara (acceptable) adalah UN Model dan OECD Model. Salah satu perkembangan OECD Model adalah asimilasi pasal 14 tentang independent personal services ke dalam pasal 7 tentang business profit. Mengingat OECD Model merupakan salah satu acuan penting yang digunakan oleh banyak Negara dalam membuat tax treaty dengan negara lain, maka penulis mengangap perlu untuk melakukan kajian terhadap revisi OECD Model tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah implikasinya terhadap hak pemajakan Indonesia jika tax treaty Indonesia mengikuti revisi OECD Model tersebut di atas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Berdasarkan hasil pembahasan, maka disimpulkan bahwa pengaruh asimilasi Pasal 14 tentang independent personal services ke dalam Pasal 7 tentang business profit menguntungkan bagi hak pemajakan Indonesia, karena hak pemajakan menjadi lebih luas melalui alat uji BUT yang lebih variatif dan pemenuhan kewajiban perpajakan BUT di Indonesia yang disamakan dengan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri memberikan keuntungan bagi Indonesia dari aspek administratif dan dari aspek perluasan cakupan pajak yang dapat dikenakan. Alternatif lain, jika diterapkan dalam tax treaty Indonesia dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal independent personal services dan Pasal furnishing of services. Ketentuan tersebut dapat berbentuk time test, maupun persentase tertentu. Dampaknya bisa menguntungkan dan merugikan.


Keywords


perjanjian penghindaran pajak berganda; jasa personal Independen; dan business profit

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract views : 0| PDF views : 0

References


Gunadi, Pajak Internasional, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonorni Universitas Indonesia, 2007

Surahmat, Rachmanto, Bunga Rampai Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2007

Surahmat, Rachmanto, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Bekerja sama. Dengan Prasetio Utomo, 2005.

Zakaria, Jaja, Perlakuan Perpajakan Terhadan Bentuk Usaha Tetap (BUT), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Markus, Muda, Undang-Undang Pajak-Pajak Pusat Terbaru, Jakarta: PT Gramedia, 2004 Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2006.

Mansury, "Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Uraian Umum dan Tentang Siapa-siapa yang Ditujukan Untuk Dikenakan Pajak", Jilid I, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1994

Roy Rohatgi, "Basic International Taxation", Kluwer Law International, 2002

Richard J.Vann, "International Aspect of Income Tax", Tax Law Design and Drafting vol. 2 International Monetery Fund,1996.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar," Metodologi Penelitian Sosial", Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

John W Creswell, "Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches", (Amenica: Sage Publications, 1994)

Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Bambang P & Lina M. Jannah, "Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Kenneth D. Bailey, "Methods of Social Research", New York: The sFree Press, 1999

Brian J.Arnold and Michael J.Mclntyre, "International Tax Primer", (Deventer, Kluwer Law International, 1995)

Ban-y Larking, "IBFD International Tax Glossary revised 5th edition", Amsterdam IBFD, 2005

Darussalam, "Subjek Pajak", Kapita Selekta PerpajakanJakarta: Salemba Empat; 2006

Danny Septriadi, "Tax treaty Negotiation", dalam Kapita Selekta Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2006

Victor Thuronyi, Tax Law Design and Drafting vol. 2 International Monetery Fund:1996.

Mansury, "Memahami Ketentuan Perpajakan Berdasarkan Tax treaty Indonesia", (Jakarta: YP4, 1999).

Dale Pinto, "E-Commerce and Source-Based Income Taxation", Melbourne: IBFD, 2002.

Gunadi, "Taxation on Personal Service Income Based on Income Tax Law and Tax treaty", (Jakarta, 2001).

J.W.J.de Kort, "Whv Article 14 (Independent personal services) was Deleted from the OESO Model Tax Convention", dalam Intertax, Kluwer Law International, 2001.

Tian XU, "Observation on Former Article 14 of the OECD Model and the Ramification of its Deletion", dalam Permanent Establishment in International Tax Law edited by Hans Jorgen Aigner and Mario Zueger, Linde Verlag Wien, 2003.

Darussalam dan Danny Septriadi, "Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak", Jakarta: Grasindo, 2006.

Lee Burns dan Richard Krever, "Taxation of Income from Business and Investment: The Pay as you earn tax on wages", Tax Law Design and Drafting vol. 2 International Monetery Fund, 1996.

Darussalam, "Subjek Pajak", Kapita Selekta Perpajakan Jakarta: Salemba Empat; 2006.

Darussalam dan Danny Septriadi, "Kapan Suatu Agen Dianggap Sebagai Permanent Establishment ?", dalam Inside Tax, edisi Januari 2008.

Darussalarn dan Danny Septriadi, "Kapan Suatu Agen Dianggap Sebagai Permanent Establishment ?", dalam Inside Tax, edisi Januari 2008.

T. Arsono, "Permanent Establishment dalam Penentuan Hak Perpajakan Suatu Negara-OECD Model Convention", (daktm Inside Tax, edisi Desember 2007.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan




DOI: http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v7i2.4501

Refbacks

  • There are currently no refbacks.