KEKUATAN SERTIPIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 37/PK/PDT/2018)

Main Article Content

Annisa Rheinata Suhartono
Listyowati Sumanto

Abstract

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang data fisik dan data yuridis yang disajikan tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Permasalahannya adalah bagaimana kekuatan pembuktian hak atas tanah yang dipunyai oleh para pihak berdasarkan alat bukti yang dimiliki dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan pembahasan, 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan alat bukti yang kuat, karena Ranting 03 dan Ranting 04 Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Depok tidak dapat membuktikan sebaliknya, sehingga data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan harus diterima sebagai keterangan yang benar. 2) Kekuatan pembuktian sertipikat tidak hanya berlaku terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal yang memberikan rasa aman bagi para pemegang haknya, sehingga terbukti bahwa tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang pada akhirnya menerbitkan sertipikat (dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya) sebagai alat bukti yang kuat telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegangnya.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

G. Daftar Pustaka Buku Arifin Rudiyanto, et. al. Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indnesia, Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan – Bappenas, 2016. Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Universitas Trisakti: 2016. Effendi Bahtiar. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni, 1993. Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali, 1991 Jhonny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006. Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta : Penerbit Visimedia, 2010 Suardi. Hukum Agraria, Jakarta: Badan Penerpit IBLAM, 2005. Sunaryo Basuki. Materi Kuliah (S1) “Hukum Agraria”, Bagian Pertama, Edisi Revisi 2011 Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, Jakarta : Penerbit Kencana, 2012 --------. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jurnal Shinta Novi W dan Rusdianto Sesung, “Kekuatan Pembuktian Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah”, Al Qanun, Vol. 21, No. 1, Juni 2018.

Most read articles by the same author(s)