IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Main Article Content

Hizkia Immanuel Toban
Listyowati Sumanto

Abstract

Pendaftaran Tanah mempunyai tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banggai, hambatan apa sajakah yang dihadapi selama kegiatan berlangsung dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan digunakan logika deduktif. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah pertanahan. (2) Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti PTSL. (3) Aparat desa tidak proaktif membantu petugas PTSL. (4) Terjadi sengketa batas pada dua desa berimbas pada pengukuran desa “belum” lengkap. (5) Pemahaman masyarakat terkait biaya PTSL gratis, pada pengurusannya tidak demikian. Solusi yang ditempuh, (1) Penyuluhan terhadap masyarakat. (2) Koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memerintahkan para Lurah/Kepala Desa membantu petugas PTSL. (3) Menunjuk batas aman dari sengketa dua batas desa. (4) Melibatkan aparat Kabupaten/Desa, Penegak Hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait hambatan tersebut. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengka
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA A.P Parlindungan, Bungai Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian II Bandung : Mandar Maju,1994. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat dan Permasalahannya, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2002. Attig, et.al. A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods. Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991. Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti, 2003. Chai Podhista, “Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research”, Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991. Erna Sri Wibawanti, Hak Atas Tanah dan Peralihannya. Yogyakarta: Liberty, 2013. FX. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012. H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arloka, 2002. Maria S.W Sumardjono, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah, Yogyakarta: Seminar Nasional, 1997. Moh. Hatta, Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, Yogyakarta: Liberty, 2014.

Ronald Dworkin, Legal Research, Daedalus: Spring,1973. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015. Urip Santoso, Hukum Agraria Komprehensif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

Most read articles by the same author(s)