Kajian Yuridis Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Salah Pihak (Error In Persona) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT Wintermar Offshore Marine, TBK Dengan CAPT. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD, S.H.,MAR., (Studi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 K/Pdt/Sus-PHI/2016)

Main Article Content

Andres Wijaya
Andari Yurikosari

Abstract

Pekerja ketika menandatangani perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja, seringkali tidak mengetahui dengan siapa pekerja yang bersangkutan menjalin hubungan kerja, sehingga dapat menyebabkan gugatan yang diklasifikasi Error In Persona. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada Putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Jo Putusan Nomor 200 K/Pdt/Sus-PHI/2016  telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diklasifikasikan Error In Persona; dan apakah Termohon Kasasi dalam putusan a quo dapat mengajukan upaya hukum untuk perselisihan yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan dengan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini, adalah: Majelis Hakim kasasi menyatakan tidak ada keterkaitan hukum apapun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menurut penulis telah keliru, karena pada bukti P.16.a dalam Pengadilan tingkat pertama jelas pihak Perusahaan mengakui Pekerja menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Wintermar Offshore Marine Tbk, dengan jabatan Port Captain.; dan Upaya Hukum kasasi yang ditempuh oleh Tergugat sudah sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dapat melakukan upaya hukum lain karena SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan upaya hukum terakhir dalam PPHI adalah kasasi.

Kata kunci: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Error In Persona.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Andres Wijaya

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Andari Yurikosari

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

References

BUKU

Aloysius Uwiyono, et.al. Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

G. Karta Sapoetra dan RG. Widianingsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet I, Bandung: Armico, 1982.

H. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. VI, Djambatan, 1983.

Juanda Pangaribuan, Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan & Diluar Pengadilan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Bila di PHK, Jakarta: Visi Media, 2006.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Ed. I, cet. VI, Jakarta: SInar Grafika, 2016.

-------. Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marsen Sinaga, Pengadilan Perburuhan Di Indonesia, Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh, 2006.

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Cet I, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999.

-------, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Robert Curtis Clark, Corporate Law, Western State University Law, 1986

Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, cet. III, Jakarta: Dss Publishing, 2006.

Soedardji, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahakamah Agung Indonesia. LN No. 105 Tahun 1950.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. LN No. 6 Tahun 2004. TLN No. 4356.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. LN No. 39 Tahun 2003. TLN No. 4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. TLN No. 4756.

H.I.R (Het Herziene Indonesche Reglement) atau R.I.D (Reglement Indonesia yang Diperbaharui), S. 1948 nomor 16 jo S.1941 nomor 44 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PERATURAN TERKAIT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PMTK No. 100/Men/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.

ARTIKEL & JURNAL

Sulistiowati dan Veri Antoni, Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10152/9050.

SUMBER INTERNET

Penelitian Deskriptif Menurut Whitney” (On-line), tersedia di: https://idtesis.com/metode-deskriptif/, (5 agustus 2018).

Most read articles by the same author(s)