DASAR PERTIMBANGAN HAKIM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI YANG AMARNYA MENGANDUNG ULTRA PETITA DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT INKUD AGRITAMA MELAWAN FITRA HENDRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.SUS-PHI/2016/PN.PDG JUNCTO PUTUSAN KASASI NOMOR 981 K/PDT.SUS-PHI/2016)

Main Article Content

Ade Lita
Andari Yurikosari

Abstract

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata, maka ketentuan mengenai ultra petita dalam hukum acara perdata yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan 189 RBg juga berlaku. Akan tetapi ketentuan itu tidak diindahkan dalam dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016. Atas alasan tersebut diajukan permohonan kasasi untuk membatalkan putusan yang melampaui batas wewenang sebagaimana kewenangan pada tingkat kasasi sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, akan tetapi dalam Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menolak permohonan kasasi yang diajukan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari putusan kasasi tersebut. Guna menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder dan didukung data primer, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun hasil dari penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan peraturan perundang-undangan, karena semestinya pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan yang mengandung ultra petita, dan akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengandung ultra petita tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat, meskipun dalam hal ini Tergugat lebih dirugikan.

Kata kunci: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Ultra Petita, Kasasi.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Ade Lita

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Andari Yurikosari

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

References

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Aloysius Uwiyono, et.al., Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2005.

M. Abdurrachman. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014.

M. Nasir, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Djambatan, 2003.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Pangaribuan, Juanda. Seluk Beluk Hukum Acara Pengaadilan Hubungan Industrial. Jakarta: MISI, 2017.

R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Mandar Maju, 2009.

Samosir, Djamanat. Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Pekara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jakarta: DSS Publishing, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2015.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahju Muljono, Teori&Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

H.I.R (Het Herziene Indonesche Reglement), yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

RBg (Het Rechtsreglement Bultengewesten, S. 1927 nomor 227), berlaku di luar Jawa dan Madura.

YURISPRUDENSI

Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Sip/1972

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1960

ARTIKEL & JURNAL

Fauzan, Perbedaan Lingkup dan Kewenangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara PHI, artikel yang dimuat dalam buku: Hakim Ad Hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial), ed. Surya Tjandra, (Jakarta: TURC, 2009)

Maskur Hidayat, “Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesinambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata“ Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No.3 (November 2014)

SUMBER INTERNET

Bambang Sugeng Ariadi S. Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra petita.” (On-line), tersedia di: https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/360/194 (30 November 2018).

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” (On-line), tersedia di: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/283/349 (9 September 2018).

SUMBER LAIN

Asep Iwan Iriawan, Diktat Hukum Acara Perdata, Paper, Jakarta, 2010.

Martitah, “Model Fungsionalisasi Jaringan Sosial Sebagai Bagian Sosial Capital Dalam Pelaksanaan Putusan MK Yang Bersifat Positive Legislature.”(Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012).

Most read articles by the same author(s)