TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI BANK GLOBAL INTERNASIONAL

Main Article Content

Ota Devy Purnawati
Sharda Abrianti

Abstract

Penerbitan Obligasi Subordinasi Oleh PT Bank Global Internasional Tbk menunjuk PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat. Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 ayat (2) dan juga Keputusan BAPEPAM, tugas dan tanggung jawab wali amanat telah diatur di dalamnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk. Tipe penelitian normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa selaku Wali Amanat, PT Bank Niaga Tbk telah melanggar Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan juga Keputusan BAPEPAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pemegang obligasi dan juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang obligasi dalam hal ini Dana Pensiun PT Krakatau Steel, akibat dari tidak dipenuhinya hak-hak dan akibat dari kerugian yang diderita, Dana Pensiun PT Krakatau Steel dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pada Pasal 53 UUPM.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukumm . Jakarta: radja

Grafindo, 2004.

Mamudi, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram Universiti Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Gramedia Digital, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas

Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /Pojk.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi

Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak

Perwaliamantan

Jurnal

Nasution, Bismar. “Keterbukaan dalam Pasar Modal.” Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.