ANALISIS KEABSAHAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KWITANSI DI KOTA DEPOK

Main Article Content

Raden Devina Maulina
Irene Eka Sihombing

Abstract

Jual beli tanah menurut Hukum Adat yaitu perbuatan pemindahan hak, yang memiliki sifat tunai, riil, dan terang. Namun dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan pelaksanaan jual beli yang tidak memenuhi sifat terang seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 87/Pdt.G/2018/PN.Dpk di mana jual beli tanah yang dilakukan oleh Agus Ariyanto dan Sunaryo tidak dibuatkan akta di hadapan PPAT tetapi hanya dibuktikan dengan kwitansi dan surat pernyataan jual beli. Permasalahan yang diangkat ialah apakah jual beli tanah hanya dengan bukti kwitansi merupakan perbuatan hukum yang sah dan apakah pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Dpk tentang jual beli tanah yang hanya menggunakan bukti kwitansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianalisis secara kualitatif. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, jual beli tanah yang dilakukan oleh Agus Ariyanto (Pembeli) dan Sunaryo (Penjual) dapat dikatakan sah menurut ketentuan KUHPerdata dan memenuhi syarat materiil, Namun pertimbangan hukum dan putusan hakim tidak sesuai ketentuan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

J. Andy Hartanto. Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Tanahnya (Cet.III). Surabaya: LaksBang Justitia, 2020.

Mudakir Iskandar Syah. Panduan Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI- Press 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.