TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK

Main Article Content

Jennyola Savira
Dyah Setyorini

Abstract

Salah satu ciri dari Hak Tanggungan yakni mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, yang diatur dalam Pasal 20 Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT) terdiri dari Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (Parate eksekusi), Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dan Eksekusi dibawah tangan. Namun di implemantasinya masih sering timbul suatu masalah. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya dan atas tindakan tersebut kreditur telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali untuk dapat segera dipenuhinya kewajiban sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati. Sehingga kreditur melakukan eksekusi didasarkan Pasal 6 UUHT atas aturan lelang. Adapun hak kreditur tersebut di tegaskan kembali pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan yang diturunkan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja.Perikatan yang lahir dari Perjanjian Cet.6, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.

Soerjono Sokanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

ON-LINE DARI INTERNET

Lembaga Perbankan (On-Line), tersedia dihttps://www.ojk.go.id/id/kanal/ perbankan/ikhtisa-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx”(13 September 2021).

JURNAL

Alfitri. “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3 tahun 2012.

Juni Emirzon, Kode Etik Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia, Volume 3, Nomor 5 tahun 2005.