PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI (PUTUSAN NOMOR 406/PDT.G/2020/PA.BATG)

Main Article Content

Hartanti Widiastuti
Setyaningsih

Abstract

Dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 2 KHI mengatur mengenai perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 22 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila tak memenuhi rukun dan syara sah, Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa. Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang daluwarsa ditolak, pada Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 406/Pdt.G/2020/ PA.Batg hakim menyetujui karena Syamsir bin H. Harsa tidak memenuhi Pasal 9 UUP. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1.) Apakah pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dalam putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg dapat dilakukan? 2.) Apakah Hakim dalam keputusannya yang tercantum di Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Batg mengenai pembatalanperkawinan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulan Penulis yaitu 1.) pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu dalam putusan ini tidak dapat di batalkan dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 2 UUP karena perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA dengan Pasal 2 UUP bisa di batalkan,dikarenakan hak dari Pasal 27 ayat (3) UUP telah gugur. 2.) Keputusan hakim dalam putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUP dan Pasal 72 ayat (3) KHI tentang jangka waktu pengajuan pembatalan.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Buku Pedoman Penyusunan Skripsi (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dharmawan, Yogantara,Darmadha, Klinik Hukum Perdata, Denpasar: Udayana University Press, 2016.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Depok: Prenada Media Grup, 2016.

Harahap Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhamad Hatta, Kejahatan Luar Biasa, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

Nico Ngani, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)

Saidah, Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.

Sanjaya Haris, Fiqih Rahim, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017. Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2017. Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2015.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Sudikno Martokusomo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993. Suwenda Wayan, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan,

Kebudayaan, dan Keagamaan, Badung: Nilai Cakra Publishing House, 2018.

Tim ADHKI, Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.

Wahyuni Retnowulandari, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Zainudin, Azwan, Kepastian Hukum Perkawinan Sirih dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Perkawinan di Indonesia

JURNAL

Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 11, No.1, 2018

Sumarwoto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)”, Jurnal Ilm Hukum Vol. 5, No.2, Maret 2021

INTERNET DARI ONLINE

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan” (On-line), tersedia di: https://www.neliti.com/id/publications/58206/akibat-hukum-pencatatan-perkawinan . (12 September 2021)

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, (On-line), tersedia di https://www.neliti.com/id/publications/58206/akibat-hukum-pencatatan-perkawinan

Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami”, (On-line) tersedia di http://repository. unmuhjember.ac.id/7576/

Akibat-Akibat Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri”, (On-line) tersedia di : http://ojs.unitas- pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/736

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling” (On- line),tersedia di:

http://www.ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/viewFile/1641/11 / . (14 September 2021)

Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)”,(On-line) tersedia di:

https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1534/992. (14 September 2021)

Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah”,(On-line) tersedia di: http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/490/425 (14 September 2021)

Rukun dan Syarata Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, (On-line) tersedia di: https://ejournal.unsrat.a c.id/index.php/ lexprivatum/article/view/21508 . ( 14 September 2021)

Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, (On-line) tersedia di: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135. (15 September 2021)

Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang”, (On- line), tersedia di http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/511

Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,(On-line) tersedia di http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/810