KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Main Article Content

Salsa Yaumil Akbari
Ninuk Wijiningsih

Abstract

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :…j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara;…” Namun pada tahun 2021, terdapat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dinilai bertentangan dengan syarat tersebut. Tujuan dari dicantumkannya syarat yang tersebut tidak hanya sebagai formalitas belaka, melainkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2021-2026 dan apakah akibat hukum bila prosedur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dengan syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan dan akibat hukum yang terjadi ketika prosedur yang dilakukan dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)

Dumaria Simanjuntak Perkembangan dan Teori Pengisian Jabatan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Masa ke Masa (Yogyakarta: leutikapro, 2020)

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

----------------------- Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

JURNAL

I Komang Darman, “Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan”, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2019)

Maruarar Siahaan, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 4 (Agustus 2010)

Oheo K. Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, Jurnal Yuridika, Vol. 30 No. 1 (Januari 2015)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286 Tahun 2003.

Indonesia, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. UU No. 15 Tahun 2006. LN No. 85 Tahun 2006. TLN No. 4654 Tahun 2006.

Indonesia, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU Nomor 17 Tahun 2014. LN No. 182 Tahun 2014. TLN No. 5568 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601 Tahun 2014.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib

ON-LINE DARI INTERNET

Azizah, “Ketua Mahkamah Agung Pandu Sumpah Jabatan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK RI”, (On-line), tersedia di: https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri (3 November 2021).

“Gunawan Sidauruk dan Dharma Bhakti Gagal Menjadi Anggota BPK” (On-line), tersedia di: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/754/t/GUNAWAN+SIDAURUK+DAN+DHARMA+BHAKTI+GAGAL++MENJADI+ANGGOTA+BPK (30 September 2009).

Jamin Terlaksananya Audit Secara Komprehensif, Bea Cukai Sulbagsel Gelar Sosialisasi Audit Kepabeanan” (On-line), tersedia di: https://www.beacukai.go.id/berita/jamin-terlaksananya-audit-secara-komprehensif-bea-cukai-sulbagsel-gelar-sosialisasi-audit-kepabeanan.html (1 April 2021).

Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V/2020-2021.

Keterangan Pers Kementrian Keuangan Nomor 50 Tahun 2017

Siaran Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK Tahun 2021 oleh DPR, pada tanggal 8 September 2021, tersedia di: https://youtu.be/DKhvmmRY3s4