GANTI KERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH WARGA SUMBERJAYA UNTUK PEMBANGUNAN TOL CIBITUNG CILINCING

Main Article Content

Putri Viryal Dewi
Intan Nevia Cahyana

Abstract

Pemberian Ganti Kerugian ialah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, namun dalam tahap pelaksanaannya teridentifikasi adanya beberapa warga dengan kepemilikan tanah yang bersengketa sehingga tidak diketahui pihak mana yang berhak menerima ganti rugi. Sehingga menjadikan Penulis untuk melakukan   penelitian lebih lanjut dengan rumusan permasalahan tentang apakah pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah warga Sumberjaya di kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan apakah yang menjadi kendala dalam pemberian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan  data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Penelitian menyatakan bahwa pemberian ganti rugi terhadap objek pengadaan tanah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaan terjadi kendala. Kesimpulan dari penulisan tersebut menyatakan bahwa pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah yaitu tanah sengketa sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, dan terhadap kendala yang dihadapi terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan panitia pengadaan tanah.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017).

Gunanegara, Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Tata Nusa, 2008).

Ismaya, Samun, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Limbong, Bernhad, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dr. Intan Nevia Cahyana, “The Urgency of Revoking the Provisions of the Consignment Institution and the Construction of its Replacement Ideal in Land Acquisition for Development in the Public Interest.” (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti: Jakarta, 2018).

Nin Yasmine Lisasih. “Dasar Berlakunya Hak Menguasai Tanah Oleh Negara. (On-line), tersedia di: https://ninyasminelisasih.com/2012/10/16/hak_menguasai_tanah/