PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KELURAHAN KAPUK MUARA OLEH PEMDA DKI JAKARTA

Main Article Content

Devika Anindya Sari
Sri Untari Indah Artati Indah Artati

Abstract

Negara menguasai atas sumber daya, salah satunya air yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Negara dengan ini berperan terhadap pemenuhan hak rakyat atas air dan dalam prosesnya disebut sebagai hak rakyat atas air. Permasalahan yang diangkat ialah apakah pemenuhan kebutuhan air bersih di RW 01 Kelurahan Kapuk Muara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bagaimanakah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga RW 01 Kelurahan Kapuk Muara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif dan data yang digunakan adalah data sekunder dan primer serta data dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemenuhan air bersih di wilayah RW 01 Kelurahan Kapuk Muara tidak sesuai dengan Undang-undang Sumber Daya Air. Selain itu, pemenuhan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta pun memiliki kendala, yaitu di daerah Jakarta air baku secara kuantitas sangat sedikit dan secara kualitas juga buruk serta di Jakarta sendiri pun tidak mempunyai waduk khusus yang berfungsi sebagai penampung air baku. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan mayoritas warga tidak dapat menikmati air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, maka baik dari pihak dari warg maupun pemerintah daerah harus mengusahakan terpenuhinya hak air bersih bagi warga dengan cara memperbanyak IPA mobile agar dapat menjangkau daerah terpencil sekalipun.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti. 2013.

H.R Mulyanto. Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta: Teknosain, 2018. Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu,

Yogyakarta: Andi, 2005.

Robert J. Kodoatie. Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah, Yogyakarta: Andi, 2002.

Samsul Wahidin. Hukum Sumber Daya Air. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Sudarmadji, Pramono Hadi, dan M. Widyastuti. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Supriadi dan Dewi Kemala Sari. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia, Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

JURNAL

Dasapta Erwin Irawan, Et.al, “Beban Ganda Pengelolaan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Pasca Pembatalan UU No 7/2004 Tentang Sumber Daya Air; Ilustrasi Dari Kota Bandung”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 1, April 2017.

M. Yanuar J. Purwanto, dan Agus Susanto, “Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air”, Modul 1

Pasandaran, Effendi, “Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air”, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 33, No. 1, Juli 2015.

Soemarto, Geolistrik Teknik Geofisika Untuk Penyelidikan Bawah Permukaan, Laboratorium Geohidrologi, Jurusan Geografi Fisika, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, dikutip dalam Johannis P. Haumahu, “Kualitas Kimia Airtanah Di Kota Piru Kabupaten Seram Bagian Barat”, Jurnal Budidaya Pertanian, Vol. 7. No 2, Desember 2011.

Upik Hamidah, “Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Wattimena, Josina Augusthina Yvonne, “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat”, Vol. 1, No. 1, April 2021.

WEBSITE

Kota Administrasi Jakarta Utara (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Utara#Geografi (30

November 2021)

Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air (On-line), tersedia di:

http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf (27 November 2021)

Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah di Indonesia (On-line), tersedia di: https://www.researchgate.net/profile/Heru- Hendrayana/publication/274921079_PENGELOLAAN_SUMBERDAYA_AIRTAN AH-Sebuah_Ringkasan_2014/links/552cb7af0cf29b22c9c463f3/PENGELOLAAN- SUMBERDAYA-AIRTANAH-Sebuah-Ringkasan-2014.pdf (27 November 2021)

Sumber Daya Air DKI Jakarta (On-line), tersedia di: https:// dsda.jakarta.go.id/index.php/frontend/visi_misi (24 Desember 2021)

Sumber Daya Air DKI Jakarta (On-line), tersedia di: https:// dsda.jakarta.go.id/index.php/frontend/tugas_fungsi (24 Desember 2021)