PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER PELAKU PERSETUBUHAN SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)

Main Article Content

Muhammad Ramadhion Prastopo

Abstract

Dalam militer terdapat beberapa aturan-aturan yang berbeda dengan pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil. Terdapat beberapa perbuatan yang tidak diatur sebagai bentuk tindak pidana bagi orang sipil tetapi justru dilarang bagi militer dilakukan oleh anggota militer dapat dikenai sanksi baik disiplin maupun sanksi pidana bagi militer. Contohnya anggota militer yang melakukan tindak pidana persetubuhan sesama jenis (gay) dan dikenakan sanksi berupa Pidana Militer yakni : “menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” dan  diancam karena ketidak-taatan yang disengaja, sebagaimana Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Dalam perkara ini putusan Majelis Hakim tidak tepat karena hanya menjatuhkan pidana satu Pasal saja yakni Pasal 103 ayat (1) KUHPM padahal perbuatan terdakwa telah memenuhi tiga Pasal yang didakwakan yakni Pasal 294 ayat (2) ke-1  KUHP, Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. perbuatan terdakwa telah mencoreng citra kemiliteran, maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok yang lebih berat dari 8 (delapan) bulan atau Hakim bisa memaksimalkan pidana Pasal 103 ayat (1) KUHPM yakni pidana penjara selama dua tahun empat bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Rajawali Pers 2005

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Di dalam KUHP, Sinar Grafika 2017

Badan Pembina Hukum Mabes TNI, Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006

Brigjen TNI (Purn) A.S.S Tambunan, Hukum Disiplin Militer, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2005

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta: Universitas Trisakti, 2015

Dhany Rahmawan, Diktat Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1981

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019