KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.PLW/2016/PN BUKIT TINGGI

Main Article Content

Sarah Jasmine Syafitri
Irene Eka Sihombing

Abstract

Salah satu keistimewaan pelaksanaan eksekusi yang dimiliki oleh Hak Tanggungan adalah pelaksanaannya mudah dan pasti, sehingga Kreditor dapat langsung mengeksekusi obyek jaminan tersebut melalui pelelangan umum, jika debitor terbukti cidera janji. Namun, pada prakteknya pelaksanaan eksekusi tersebut masih memiliki banyak kendala dalam prosesnya, sehingga harus diselesaikan di pengadilan. Permasalahan dari pengkajian ini adalah apakah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kreditor telah sesuai dengan Undang-Undang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN Bukit Tinggi dalam kaitannya dengan eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder, yang pengumpulan datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis dikerjakan dengan pendekatan kualitatif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Kesimpulannya Kreditor telah melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu melalui pelelangan umum yang tata cara pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur pelelangan. Ketentuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Boedi Harsono. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

Etty Mulyati. Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia). Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang. Jakarta: USAKTI, 2017.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.

I Ketut Oka Setiawan. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan.

Jakarta: Sinar grafika, 2019.

J. Satrio. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

M. Arba dan Diman Ade Mulada. Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rini Pamungkasih. IOI Draf Surat Perjanjian (Kontrak). Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009.

Salim, H. S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Salim, H. S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Trisakti, 2019.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Uswatun Hasanah. Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia. Malang: Setara Press, 2021.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

JURNAL

Evie Hanavia. “Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam Sertifikat Hak Tanggungan”. Jurnal Repertorium, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal. 21.

Gentur Cahyo Setiono. “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan”. Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 1 No. 1 (Januari 2018), hal. 3.

M. Muhtarom. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”. Jurnal Suhuf, Vol. 26 No. 1 (Mei 2014), hal. 51.

Yulia Risa. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Jurnal Normative, Vol. 5 No. 2 (2017), hal. 81.

Purbandari. “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit”. Lex Jurnalica, Vol. 10 No. 3 (Desember 2013), hal. 191.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.