KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT BERDASARKAN KLAUSULA ARBITRASE (PUTUSAN: 247/PDT.SUS-PHI/2019)

Main Article Content

Sunita Caroline Pontoh
Andari Yurikosari

Abstract

Penggugat Harry Sangari tidak dibayarkan upahnya oleh Tergugat PT. Phillip Sekuritas Indonesia karena terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat yang mempengaruhi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Obyek penelitian ini adalah Putusan  Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2019. Dengan pokok permasalahan Bagaimana Kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa Hak berdasarkan klausula arbitrase dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada Putusan Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2019, dan bagaimanakah analisis amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam memutus sengketa Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2019 mengenai klausula arbitrase dalam perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melakukan penelitian secara yuridis normatif, yang memiliki sifat deskriptif analisis menggunakan data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan Pengadilan Hubungan Industrial tidak memiliki kewenangan memutus perkara tersebut dikarenakan hukum acara yang berlaku bagi para pihak merupakan hukum acara perdata yang dimuat dalam KUH Perdata. Analisis Putusan Nomor : 247/PDT.SUS-PHI/2019 tidak sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tidak adanya penjelasan secara menyeluruh terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga putusan tersebut termasuk kedalam salah satu putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU :

Endrik Safudin. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intrans Publishing. 2018.

Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. 2006.

Harahap, M Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Harahap, M. Yahya dikutip oleh Rachmadi Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.

H. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.

Lalu Husni. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Pangaribuan, Juanda. Tuntutan Pakttis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera. 2010.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sabian Utsman. Metode Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Saragih, Horadin. Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung, Video Call Whatsapp, Jakarta, 27 Desember 2021.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian hukum (cet. 3). Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Supomo Suparman. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2018.

Syahrul Machmud. Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

-------. Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia No. 04/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004

JURNAL

Ardison Asri, “Perjanjian Kerja Bersama dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol.7 No. 1. September 2016.

Zainal Arifin, Emi Puasa Handayani, Saivol Firdaus. “Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)”. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol.6 No. 1. Januari-Juni 2020.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.

ON-LINE DARI INTERNET

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan M.A.R.I, 2007, “Naskah Akademik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” (On-line), tersedia di: https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/content/article/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/201-naskah-akademis-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial.html (14 November 2021).

Hutagaol, Raymond. “Arbitrase Hubungan Industrial”. (On-line), tersedia di: http://www.hukumtenagakerja.com/perselisihan-hubungan-industrial/arbitrase-hubungan-industrial/ (12 September 2021).

Most read articles by the same author(s)