KONSINYASI PENGADAAN TANAH AKIBAT TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH MILIK SAMPOERNA AGRO

Main Article Content

Annisa Putri Kusumawardani
Irene Eka Sihombing

Abstract

Pengadaan tanah terjadi pada proyek pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agug II. Adapun tanah yang terkena dimiliki oleh PT. Sampoerna Agro Tbk. Saat proses ganti kerugian, timbul klaim dari orang lain sehingga tanah menjadi objek sengketa yang mengakibatkan uang ganti kerugian konsinyasi. Pokok permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana konsinyasi ganti rugi di pengadilan dalam pengadaan tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk? dan juga Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap sengketa tumpang tindih atas tanah Hak Guna Usaha milik PT. Sampoerna Agro Tbk yang mengakibatkan konsinyasi? Guna menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum secara normatif dan bersifat deskriptif, yang bersumber pada data sekunder dan data primer serta untuk penarikan kesimpulan akan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah pengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II di tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk telah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun konsinyasi yang dilakukan terdapat sedikit perbedaan dengan peraturan yang berlaku serta terdapat asas perolehan tanah dan penerapan fungsi sosial dalam Pasal 6 UUPA yang dilanggar. Pertimbangan hakim dalam putusan telah memenangkan PT. Sampoerna Agro Tbk dalam hak penguasaan atas tanah kebun kelapa sawit.


 


Kata Kunci: , 

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Aartje Tehupeiory, Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

JURNAL

Jarot Widya Muliawan, “Cara Mudah Memahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition”. Jurnal Hukum Peraturan, Volume Nomor 2, 2018.

Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Yustisia Vol. 5 No. 2, 2016.

WAWANCARA

Wawancara dengan Robertus Suryantopo Ispandrihoro, Senior Manager/Region Head Plantantion Support Sumatera, PT. Sampoerna Agro Tbk, Palembang, wawancara dengan penulis, Zoom Meeting, Jakarta 20 Desember 2021.