INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK DITINJAU DARI PASAL 24 AYAT (1) UUD NRI 1945

Main Article Content

Adiel Muhammad Kanantha
Ferry Edwar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PPU-XVIII/2020 yang menguji independensi Pengadilan Pajak. Mahkamah Konstitusi menerima pengujian Pasal 8 ayat (2) UU No 14 Tahun 2002 menjadi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan Persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa Jabatan Selama 5 (lima) Tahun” dan menolak Pasal 5 ayat (2) UU No 14 Tahun 2002. Rumusan masalah yang diangkat, apakah Pengadilan Pajak telah independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan independensi Pengadilan Pajak. Metode Penulisan normatif, sifat Penulisan deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder, analisis data secara kualitatif. Serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian, Pengadilan Pajak bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang merdeka hendaknya menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen, akan tetapi Pengadilan Pajak dalam UU No 14 Tahun 2002 masih menempatkan Pengadilan Pajak dibawah pembindaan eksekutif meskipun sudah di uji di Mahkamah Konstitusi.


 

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Agus Budi Susilo, Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016).

Asshiddiqie, J., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2006)

Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi 6, no. 1 (2009).

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik: Menegakkan Konstitusi, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010).

Pudyatmoko, Y. S., Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, dua kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif, 2009).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Rajawali Pres, 2010)

Sarwono, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,2014).

Slamet Sarwo Edy, Independensi Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

SoerJono Soekanto, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, Depok: UI-Press, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PPU-XVIII/2020.

ON-LINE DARI INTERNET

MD, M. M. (2015). Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak, Jurnal Hukum dan Peradilan. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(3). Retrieved from www.jurnalhukumdanperadilan.org