PENELITIAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN MELALUI PHI

Main Article Content

Yoshua Setiawan
Yogo Pamungkas

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja kerap kali tidak sesuai dengan aturan yang ada, serta gugatan yang diajukan juga terdapat cacat formil di dalamnya. Kasus sengketa dalam Putusan PHI Nomor:169/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn menjadi perhatian aturan PHK tidak sesuai peraturan yang berlaku akan tetapi dalam isi gugatan yang diberikan, penggugat tidak benar karena berisikan kumulasi gugatan antara PHK dan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga muncul rumusan masalah yaitu, Apakah  penyelesaian sengketa industrial antara Karyawan PT.Raya Padang Langkat (PT.RAPALA) tidak sdengan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 dan Apakah sengketa PHK antara PT. Raya Padang Langkat(PT. RAPALA) melawan karyawannya melalui mediasi berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. sudah mengikuti peraturan perundang– undangan di bidang ketenagakerjaa.mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut,  maka dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yang berdasar  Kepada data sekunder, dianalisis dgn kualitatif, & ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.   Kesimpulan studi putusan ini ialah bahwa amar putusan hakim tidak mengikuti    dengan aturan-aturan berlaku dan kompetensi dari PHI adalah tidak  berwenang dalam menangani perkara PHK karena adanya prosedur atau langkah yang dilanggar sebelum diajukan oleh Penggugat.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005

Aloysius Uwiyono, Hak Mogok di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

Asep Iwan Iriawan, Diktat Hukum Acara Perdata, Paper,Jakarta, 2010.

Ugo, Pujio, Hukum Acara Penyeleaian Hubungan Industrial, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1987.

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta: MISI, 2017.

Lalu, Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, Penyelesaian ubungan Industrial Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Alumni Bandung, 2018.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan,Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Supomo Suparman, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

Sehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, Jakarta: DSS Publishing, 2004.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.

Supomo Suparman, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2015, Indonesia