PERAN BP4 KECAMATAN TEBET PADA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI INDONESIA SAAT PANDEMI COVID-19

Main Article Content

Hafidhah Aurelia Afrah
Khairani Bakri

Abstract

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibentuk sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pokok permasalahan di dalam skripsi adalah: 1) Apa saja yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Tebet, Jakarta selatan terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi covid-19? 2)Bagaimana peran BP4 dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat pandemi covid-19?. Penelitian ini bertipe normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.  Kesimpulan: terdapat 6 permasalahan hukum yang berkaitan dengan nikah siri, perkawinan dibawah umur, kafa’ah, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, pelanggaran sighat taklik talak, dan talak yang diucapkan diluar pengadilan. Peran yang harus dilakukan oleh BP4 Kecamatan Tebet dengan adanya permasalahan tersebut ialah tetap mengikuti upaya dan usaha yang sudah tercantum dalam hasil AD/ART BP4. Saran dari penelitian ini: pembentuk Undang-Undang agar UU Perkawinan dan KHI diperbaharui dengan menambahkan persyaratan pemeriksaan kesehatan dan BP4  perlu menambahkan pihak-pihak lain seperti orang tua dari calon mempelai untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2009.

H.M Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

H.S.M. Nasaruddin Latif, Biografi dan Pemikiran, Jakarta:GIP, 1996

J.M Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama, Jakarta:Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2020.

Khairol Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian,Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Bandar Lampung:

Arjasa Pratama, 2021.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara

Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur’an, 1973.

M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, Tangerang: YASMI, 2018.

Najib Anwar, Hukum perkawinan bagi umat Islam, Kementerian pendidikan dan kebudayaan pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP-PNFI) RegionalI Bandung, 2012.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta:Universitas

Indonesia, 2020.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: PT Intermasa,1985.

Zuhri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia. Ke-1, Bandung: Bina Cipta, 1978

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Inpres No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Jurnal

Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam”. Jurnal SAP, Vol 2. No.2 (Desember 2017).

Gandha Patria Adiyassa, ”Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari, Notarius, Volume 13 Nomor 1 202 “Perkawian dan Peranan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”.Jurnal Notarius, Vol. 13 No.1 (2020).

Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompialsi

Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal AJUDIKASI . Vol. 1 No.1 (Desember 2017).

Miffa Rizkiya dan Snati Marhamah, “Upaya Badan Penasehatan,Pembinaan

Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan”. Jurnal Al-Mursahalah, Vol. 3 No.2 (Juli-Desember 2017).

Muhammad Sabir, “Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 18 No. 2 (Desember 2020).

Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jurnal Universitas Bandar Lampung. Vol.5 No.1 (Maret 2014).

Rafida Ramelan, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 4 No.1 (Maret 2021).

Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No. 1 (Juni 2015.

Informasi On-line

Anindhita Maharan, “Perceraian di Indonesia Terus Meningkat” (On-line), tersedia di:https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat (12 September 2021) .

Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2020” (On-line), tersedia di: https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/603/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html (19 November 2021).

Benny Andriyos, “Menag Kukuhkan Pengurus BP4 Pusat Masa Bakti 2019-2024” (On-line), tersedia di https://bimasIslam.kemenag.go.id/post/berita/menag-kukuhkan-pengurus-bp4-pusat-masa-bakti-2019-2024

BP4 Pekanbaru, “BP4 dan Undang-Undang Perkawinan” (On-line), tersedia di https://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/525/2018/01/22/bp4-dan-undang-undang-perkawinan (3 Desember 2021)

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Kemenag-BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian” (On-line), tersedia di : https://kemenag.go.id/read/kemenag-bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian-xkv8 (13 September 2021)

Monavia Ayu Rizaty, “Perselisihan Jadi Penyebab Utama Kasus Perceraian di Jakarta” (On-line), tersedia di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/perselisihan-jadi-penyebab-utama-kasus-perceraian-di-jakarta (12 September 2021).

Naskah Ilmiah

Dinda Anggita Putri, “Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia” (Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, 2021).

Kartini Rustan, “Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina

Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, (Disertasi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, Makassar, 2017)

Nourma Dewi, Ariy Khaerudin, Femmy Silaswaty Faried, “Pelaksanaan Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar”. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol 9 No. 2 (Nov 2019).

Zulfa Zidniyah Fitri, “Peranan BP4 Kemayoran Jakarta Pusat Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, (Disertasi Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2010).

Wawancara

Azis Kamalludin, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Jakarta, 1 November 2021.

Azis Kamalludin, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Jakarta, 25 Desember 2021.