ANALISIS YURIDIS TERKAIT DENGAN PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA GUGATAN PEMBATALAN MEREK

Main Article Content

Amartha Christine
Gandes Candra Kirana

Abstract

Hukum Pembuktian dapat dikatakan menjadi kunci bagi terbuki atau tidaknya suatu gugatan yang diajukan menurut Hukum Acara Perdata, dimana alat bukti surat yang merupakan alat bukti utama memegang peran penting yang harus dipertimbangkan keberadaannya oleh majelis hakim. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah bagaimana kekuatan alat bukti surat yang diatur di dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement jika dihubungkan dengan pembuktian oleh Penggugat dalam Gugatan Pembatalan Merek? dan apakah pertimbangan Majelis Hakim pada amar putusan yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diberikan oleh pihak yang mengajukan gugatan sudah memenuhi ketentuan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim idak mempertimbangkan alat bukti surat berupa akta otentik yang diajukan oleh Penggugat.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU :

Abdul Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Bambang Sugeng A.S, Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Surabaya: Kencana, 2012.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

H. Riduan Syahrani, Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Modul Hukum, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019.

Muhammad Djumhana, R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Retnowulan S, Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Bandung: Alumni, 1983.

Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekardo, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1993.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Tjip Ismail, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Citra Kreasindo Mandiri, 2011.

Wahju Muljono, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zainal Asikin, Hukum Dagang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

_______, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali, 2012.

_______, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

JURNAL

Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, (Jurnal Hukum), Volume 2, Nomor 1, 2014.

Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, (Jurnal Hukum), Jurnal Ilmiah Universitas Galuh, Jawa Barat, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Elisabeth Nurhaini, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata, (Jurnal Hukum), Universitas Gadjah Mada.

H. Fachruddin Razi, Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia, (Jurnal Hukum), “Lex Specialis”, Universitas Batanghari, Jambi, 2017.

Homang Ayuk, I Nyoman Putu, dan Anak Agung Sagung, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Volume 2, Nomor 3, 2020.