PEMBERIAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT

Main Article Content

Afrita Miranti
Yogo Pamungkas

Abstract

Hukum Kepegawaian yaitu bagian dalam lingkup Hukum Administrasi Negara yang mengatur mengenai kedudukan, kewajiban dan hak serta pembinaan, dalam hal ini khususnya Aparatur Sipil Negara. Permasalahan ini tidak dapat lepas dari sengketa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini dialami oleh Sri Endang Mulyani, yang dijatuhkan hukuman disiplin berat dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah atas dugaan mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki yang bukan suami sahnya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani dalam Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SMG dapat dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat dan apakah proses pemeriksaan dan pemberian sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan suatu penelitian, dengan sifat penelitian deksriptif analisis, dan hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif, yang menghasilkan kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Sri Endang Mulyani tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah telah sesuai, namun pemberian sanksi oleh Gubernur Jawa Tengah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Achmad Subianto, “Setelah Pensiun” , Jakarta, RBI Research, 2006.

Dolet Unaradjan, “Manajemen Disiplin” , Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

J.B. Daliyo, dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Prenhallindo. 2017.

Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018.

Makhfudz, “Hukum Admnistrasi Negara”, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Hukum Kepegawaian” Yogyakarta : UII Press. 2018.

Sahya Anggara, Administrasi Kepegawaian Negara, Bandung : Pustaka Setia. 2016.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 2014.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 2018.

Umi Farida dan Sri Hartono, Manajemen Sumber Daya Manusia II Jakarta : Umpo Press, 2016.

Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Universitas Trisakti. 2016.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jurnal :

A.A Ngurah Anom Chandra Cahyadi dan I Wayan Parsa “Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” Jurnal Hukum Bagian Hukum Pemerintahan.

Agustian Yusuf, “Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik”.

Almitraf, “Peningkatan Disiplin Kerja Oleh Pimpinan Dalam Organisasi”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol.3 No.1 (Juni 2015).

Arfiani Haryanti, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil” (Makalah Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 2019).

Edi Rohaedi, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Bogor” . Vol. 7. (2021).

Gede Agus Suryalegawa dan Saptala Mandala, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas B Singaraja”. Jurnal Hukum Kertha Widya, Vol. 6 No. 2 (2018).

Gusti Lanang Rakayoga, “Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian di Indonesia”. 2014.

Hasmintar Sujianto, “Analisis Disiplin Kerja PNS Sebagai Bentuk Loyalitas Profesi (Studi Kasus Guru – Guru SMAN 12 Pekanbaru)” . Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.

Herman, “Pengembangan Model Pembinaan Disiplin Yang Efektif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Vol. 2 No. 2 (November 2008).

Iis Desmanella dan H. Zaili Rusli, “Efektivitas Penegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak” . Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.

Mohammad Rafik, “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol.2 (2016).

Internet (Online) :

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil