HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERPIDANA KORUPSI (Studi Putusan PTUN Nomor 146/G/2019/PTUN-MDN)

Main Article Content

Graceia Vidya Delphia
Andari Yurikosari

Abstract

Seorang Pegawai Negeri Sipil, mulai bekerja sebagai Calon PNS pada Kota Tapanuli Tengah, menggugat Keputusan Bupati Nomor : 2391/BKD/ 2018. setelah menjalani tahanan penjara Penggugat masih aktif kembali dan menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan, berdarkan analisis  dilakukan dan disimpulkan bahwa 1) Dasarnya menggunakan pasal 87 ayat 2 huruf b UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, penggugat harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil 2) Berdasarkan Pasal 275 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil dengan telah terbukti meyakinkan serta sah melalui Putusan Pengadilan. Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan pemberhentian tidak secara hormat dengan prosedur Presiden.


 

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

A. W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, hlm. 113.

Anggara, Sahya. 2016. Imu Administrasi Negara. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary 6th Ed. Washington DC: WEST PUBLISHING CO.

Haritni, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta: hlm 32.

Haryanto, 1997, Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta: hlm. 2.

Haudi. 2021. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Solok: INSAN CENDEKIA MANDIRI.

M, Fence. 2014. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo: UNG Pres.

Musafet: 1984, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, hal.5.

Rosdakarya Musanef, 2007, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 5.

Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:Raja Grafindo Persada, h.13.

Trinovani, Elvi. 2016. Pengetahuan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

JURNAL

Azzahrawi, dkk, “Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif”, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019. hlm. 207.

C.F Strong, 2014: 10.

Department of Economic and Social Affair (DESA) United Nations, ‘Kingdom of the Netherlands Public Administration Country Profile’ (2006).

Frank Marini (ed.), Toward A New Public Administration (1971: 332).

GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

H.Salmon, eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

Jurnal Hukum KAIDAH oleh Indra Kumalasari Munthe.

Jurnal IuS,Vol II, Nomor 5, (Agustus 2014), hlm 367-384.

Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 6, No.1, Juni 2012.

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume10 Nomor 2 Oktober 2019.

Liberty, 1988, Yogyakarta, Indonesia.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, h. 38.

Muchsan, hukum kepegawaian. Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Muhammad Yassin: Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Vol 31. No. 2. Mei 2016.

Munaf. 2016;47.

Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), h. 46.

Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24).

Philipus M. Hadjon dkk, 1994 : 24.

Philipus M.Hadjon,[et.,al.].

Robinsar Marbun, “Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017. hlm. 209.

Syed Hussein Alatas : 2011

United Nations-ESCAP, “What is Good Governance?” www.gdrc.org/u-gov/escap-governance.htm.

University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, October 2020.

W. Riawan Tjandra 2009 : 197.

W.Widjaja, Administraasi Kepegawaian. Rajawali, 2006, hal.113.

Most read articles by the same author(s)