PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN DALAM JUAL BELI RUMAH DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING

Main Article Content

Jhon Haward Hutagaol
Anna Maria Tri Anggraini

Abstract

Di era modern sekarang developer dalam melakukan penjualan lebih banyak menggunakan sistem pre project selling yang mana developer mulai menjual  sebelum proyek dibangun dimana property yang dijual tersebut masih baru berupa gambar atau konsep akan tetapi diperjalanan transaksi dengan sistem tersebut banyak hak-hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas permasalahan hak-hak konsumen yang dilanggar dan upaya pemulihan hak konsumen Darwin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Penulis menyimpulkan adanya ketidaksesuaian transaksi antara Darwin dan PT Buana Cipta Propertindo sehingga melanggar hak-hak konsumen sebagaimana Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan. Penulis juga menilai Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Batam tersebut tidak mendukung upaya pemulihan hak konsumen dan tidak mengakomodir Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena seharusnya BPSK dapatdan  berwenang memeriksa sengketa Darwin dan PT Buana Cipta Propertindo yang didasari oleh perjanjian.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Arif Safari dkk, Unboxing Perlindungan Konsumen,Jakarta : PT Penerbit IPB Press,2020.

Arif Wicaksana dkk, Hukum Dagang, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti,2010.

A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Diadit Media, 2011.

Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta :Raja Grafindo Persada,2006.

Dhaniswara Harjono, Hukum Properti, Jakarta :PPHBI,2016.

Helmi Shemi, “Ada 3.269 Aduan Konsumen 3 Tahun Terakhir, Terbanyak soal Perumahan”,IDNTimes,(On-Line),Tersediadi :

https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/ada-3269-aduan-konsumen-3-tahun-terakhir-terbanyak-soal-perumaha, 10 Agustus 2020.

Ivor Ignasio Pasaribu, “Aturan Penandatangan Akta Jual Beli (AJB) Rumah” (On-line), tersedia di :

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8c25272847f/aturan-penandatanganan-akta-jual-beli-ajb-rumah/ , 16 Juli 2012.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2019.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa ,2002.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Yusuf Sofie,Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2018.