GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BENGKULU (PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-PHI.2020/PN BGL)

Main Article Content

Hartanto Wibowo
Andari Yurikosari

Abstract

Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yaitu memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, limitasi kewenangan tersebut bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lain tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sedikit menambahkan mengenai petunjuk yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan dibawahnya yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dapat memeriksa dan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Pokok permasalahannya ialah: 1. Bagaimana dalili gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan amar pertimbangan hakim dalam memutus perselisihan hak antara Ufa Fachrulrozy melawan PT Julang Oca Permana berdasarkan peraturan perundangang-undangan. 2. Bagaimana akibat hukum terhadap amar pertimbangan hakim yang menolak dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagai kewenangan dalam pengadilan hubungan industrial?. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sinkronisasi dengan menggunakan data dan sumber data data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan secara logika deduktif. Kesimpulannya 1. Hasil penelitian menunjukan majelis hakim dalam Putusan Nomor : 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl lebih cenderung menggunakan Undang-Undang dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung. 2. Akibat hukumnya pihak penggugat dirugikan dan penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Industrial, (Jakarta: MISI, 2017)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2015).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: SInar Grafika, 2013).

Reytman Aryuan, Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial Teori, Praktik, dan Permasalahannya.(Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Indeks, 2009).

Samun Ismaya, Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, (Yogyakarta, Suluh Media, 2019).

Ari Hermawan, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, (Yogyakarta: UII Press, 2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R), Het Rechtsreglement voor de Buitengeswesten (RBg);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

JURNAL

Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positiff Di Indonesia, Malang, 2014.

Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Maret Tahun 2021

INTERNET

https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/ (diakses pada tanggal 28 desember 2021)

Most read articles by the same author(s)