ANALISIS GRONDKAART MILIK PT. KAI (PERSERO) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Main Article Content

Virgia Intansari
Irene Eka Sihombing

Abstract

Di Kelurahan Kebon Kelapa tepatnya di Jl. Cylon Nomor 19 Jakarta Pusat, telah terjadi Sengketa Tumpang Tindih Hak Atas Tanah di mana di dalam satu bidang tanah yang sama telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah aseet Negara yang penguasaannya diberikan kepada PT. KAI (persero) yang masih berbentuk Grondkaart atau peta tanah. Grondkaart adalah bukti peninggalan asset perkeretaapian Hindia Belanda yang diwariskan kepada PT. KAI (persero). Keadaan tersebut mendorong penulis untuk mengetahui status tanah milik PT. KAI (persero) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 209/PDT/2019/PT.BDG tentang kekuatan hukum grondkaart PT.KAI (persero) sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah menurut Hukum Agraria. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yuridis normatif, yang bersumber pada data sekunder, dan ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulan dari Analisis Yuridis adalah bahwa status Grondkaart sebelum terbitnya UUPA adalah Tanah Negara, dan dengan diterbitkannya UUPA maka seharusnya Grondkaart di konversi menjadi Hak Pakai dengan melakukan prosedur Pendaftaran Tanah, sehingga tujuan dari pendaftaran tanah yaitu untuk terwujudkannya kepastian hukum. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biography

Irene Eka Sihombing, Fakultas Hukum Universitas Trisakti

 

 

References

Buku :

Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jakarta Kencana, 2012

Boedi harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, cetakan ke-5. Jakarta, Universitas Trisakti,2019

____________, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Universitas Trisakti, 2019

Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Jakarta, Universitas Trisakti, 2017

H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

H.M. Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2018

Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta, Universitas Trisakti, 2017

I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, Hukum Agraria di Indonesia, Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020

Julius Sembiring, Tanah Negara, Jakarta, Kencana, 2016

Mudakir Iskandar Syah, Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2019

Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, Jakarta, Cipta Media Nusantara, 2021

Sunaryo Basuki, Hukum Tanah Nasional Bagian Pertama (Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah), Jakarta, Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria, Sarjana Hukum Universitas Trisakti, 2018

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2007

Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperhensif, Jakarta: Kencana, 2017

Waskito, Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Internet (Online) :

https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia