ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 74/PDT.G/2021/PN.BKS)

Main Article Content

Biyanda Rizky
Muriani Muriani

Abstract

Sengketa atas tanah termasuk salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan banyak penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Salah satu sengketa atas tanah adalah penggusuran tanah warga di Bekasi. Masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi mengajukan gugatan ke PN. Bekasi dengan dalil Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun dalam persidangan Majelis Hakim PN. Bekasi mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dengan mempertimbangkan PERMA No. 2/2019 yang mengakibatkan perkara ini berakhir sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apakah pertimbangan hakim yang mengabulkan eksepsi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2) apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut?. Untuk menjawab permasalahan tersebut Penulis menggunakan metode normatif, dengan merujuk pada data-data sekunder yakni bahan kepustakaan, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Majelis Hakim PN. Bekasi yg mengabulkan eksepsi tergugat tidak cermat dalam melihat sifat gugatan dan menghiraukan SEMA No. 2/2019,. 2) Terhadap putusan akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Amruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004;

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press,

;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Peberlakukan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

ARTIKEL

H. Yodi Martono Wahyudi, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

dalam Sistem Peradilan di Indonesia” (tersedia di :https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 25 Desember 2021;

LBH Jakarta, Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon – Jakasetia

: ditolak dengan PERMA No.2 tahun 2019, warga ajukan Banding.

(LBH Jakarta, Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon – Jakasetia : ditolak dengan PERMA No.2 tahun 2019, warga ajukan Banding. (tersedia di: https://bantuanhukum.or.id/tindak-lanjut-gugatan-warga-gusuran-pekayon-jakasetia-ditolak-dengan-perma-no-2-tahun-2019-warga-ajukan-banding/) 13 September 2021;

Redaksi, “Suara Demo Warga Korban Gusuran Pekayon” (tersedia di: https://www.mediagaruda.co.id/2019/08/suara-demo-warga-korban-gusuran-pekayon/) 13 September 2021;