PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT AMBON

Main Article Content

Winny Amanda Darwin
Ning Adiasih

Abstract

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum yang diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Anak angkat merupakan anak yang diangkat dari orang lain secara sah menurut hukum, melalui pengangkatan anak maka status anak angkat berubah yang awalnya bukan anak kandung menjadi anak angkat yang diakui sah atau kedudukannya sama seperti anak kandung. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Ambon. Tipe penelitian yang dilakukan adalah normative yang sifatnya deskriptif didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Sebagaiamana diatur dalam Hukum waris adat di Ambon Keputusan Landraad Amboina No.14/1920 bahwa dalam mewarisi kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung asal pengangkatannya di hadapan notaris atau pengadilan serta persetujuan Kepala Saniri Negri dan anak-anak pusaka atau anak-anak kandung dari orangtua angkatnya, dengan kata lain tidak cukup hanya persetujuan Kepala Saniri Negri saja tanpa persetujuan anak-anak pusaka bahwa anak angkat tidak dapat berhak mewaris bersama dengan anak-anak kandung.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ning Adiasih, Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat, 2020.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat di Indonesia, Jakarta : Rajawali,1986

R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996 Ziwar effendi, SH., Hukum Adat Ambon-lease, Jakarta: Pradnya Paramita,1987

Jurnal

Wahyudi, M. Syukri Akub, Andi Sofyan, “Fungsi Lembaga Saniri Negeri Dalam Pelestarian Hukum Adat Maluku Tengah”. Pasca Unhas Law Jurnal, 2014.

Ning Adiasih, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan”. Jurnal Hukum ADHAPER, Vol. 4, No. 1, 2018.

Peraturan

Keputusan Landraad Amboina No.14/1920

Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 154/Pdt.G/2018/PN.Amb

Internet

Diakses di https://ambonkota.bps.go.id , pada tanggal 05 February 2022

Most read articles by the same author(s)