DITOLAKNYA GUGATAN PERCERAIAN KARENA TIDAK ADANYA SURAT IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Main Article Content

Amelia Chandra Utami
Setyaningsih Setyaningsih

Abstract

Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 mengatur mengenai kesakralan sebuah perkawinan dan ikatan seumur hidup antar keduanya, Pasal 38 UUP menjelasakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan putusan pengadilan. Tidak semua permohonan perceraian dikabulkan oleh pengadilan, pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 158/Pdt.G/ 2020/PN.Sda Hakim menolak putusnya perkawinan Antara kedua dokter yang berstatus sebagai PNS karena tidak adanya surat izin perceraian dari atasan yang seharusnya juga di lampirkan dalam alat bukti surat. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1) Apakah tidak adanya surat izin perceraian dari atasan merupakan alasan putusnya perkawinan tersebut, 2) Apakah pertimbangan hakim dalam menolak putusnya perkawinan antara dr.SpOG(K) dengan dr.yz tersebut.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, 2006

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika 2011

Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Citra Umabra, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam

H.Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2017

Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016

M Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, Pluraritas Hukum Perceraian, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012

M.Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan, Makassar: Alauddin University Press, 2012

P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Djambatan, 2007

R Soetodjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2006

Seorjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Depok: Rajawali Pers, 2019

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Publishing, 2020

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003

Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya: PT Refika Aditama, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Undang Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.08/SE/1983 pada BAB III Nomor 2.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984

JURNAL

“Akibat Hukum Perceraian Bagi Pns Berdasarkan Pp Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pp Nomor 45 Tahun 1990.” Lex Privatum Vol. V, No. 5.

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2 (2) (2014), h.143.

Jalil, “Divorce Family of Civil Servants (Case Study Bangko in Rokan Hilir District of Riau Province).” JOM FISIP Vol. 3. No. 1, h.9.

Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas” , Jur. Ilm. Kel. & Kons. Vol. 14, No.1, h.16.

Oktavianus Immanuel Nelwan, Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum Vol. VII, No. 3, h.105.

Rika Saraswati, Hubungan Antara Alasan Perempuan Mengajukan Perceraian Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kisi Hukum, Vol.8, Nomor 2

WEBSITE

“Beberapa istilah dalam Putusan Hakim” (On-line), tersedia di : https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/ (11 Januari 2021)

“kawin” KBBI (Online) https://kbbi.web.id/kawin diakses tanggal 20 Mei 2021.

Artikeldkk.com, “Pengertian Gugatan” (Online), tersedia dari: https://artikelddk.com/pengertian-tentang-gugatan/#:~:text= Pengertian%20GUGATAN,dr.xx%20kepada%20dr.yz%20melalui%20pengadilan. (11 Januari 2021)

Badan Kepegawaian,Pendidikan, dan Pelatihan Derah Kabupaten Cilangkap. “Pernikahan dan Perceraian PNS”, Online: http://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan_dan_Perceraian_PNS.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.21-22. Intan umbari prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020”, Merdeka.com, 12September2020.(BeritaOnline)https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html(2 Maret 2021)

Intan umbari prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020”, Merdeka.com, 12 September 2020.(Berita Online)https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html (2 Maret 2021)

Perbedaan Permohonan Ditolak dan Permohonan Tidak Dapat Diterima”(Online),https://www.kompasiana.com/luthfiwe/5509bb2c813311775db1e330/perbedaan-permohonan-ditolak-dan-permohonan-tidak-dapat-diterima(11 Januari 2021)

Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidoarjo.(Online) http://sipp.pn-sidoarjo.go.id/list_perkara/search (2 Maret 2021)

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)