SENGKETA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK GUNA USAHA

Main Article Content

Aldavira Artamevia
Listyowati Sumanto

Abstract

Pendaftaran tanah diperlukan untuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Sertipikalist tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Namun terdapat kasus sertipikat ganda lebih dari satu sertipikat di atas satu bidang tanah yang sama di Kabupaten Kuantan Singingi. Pokok permasalahan yang dibahas yaitu apa penyebab terjadi tumpang tindih terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang masih berstatus Hak Guna Usaha PT Wanasari Nusantara. Tipe penelitian yuridis normatif  digunakan dalam penelitian ini, bersifat deskriptif, dan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif sedangkan pengambilan kesimpulan secara logika deduktif. Kesimpulan yang diperoleh yaitu faktor penyebab timbulnya permasalahan tumpang tindih sertipikat karena pendaftaran tanah masih belum menggunakan sistem komputerisasi dan tidak memanfaatkan peta pendaftaran tanah, sehingga aparat desa memberikan informasi yang salah kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Buku

Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

IGN. G. Susila. Kejahatan Sertipikat Tanah Ganda (Dalam Prespektif Modus, Akibat Hukum, dan Solusi Kritis Penyelesaian Masalah), Malang: UB Press, 2014.

J. Andi Hartanto, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Ronald Dworkin, Legal Research, Daedalus: Spring, 1973.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI PRESS, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Jurnal

Agus Salim, “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda”, Jurnal USM Law Review, Vol. 2 No. 2, 2019.

Herry Jaya Hartana, dkk. “Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 3, 2019.

Listyowati Sumanto, “The Future on Publication System of Land Registration in Indonesia”. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume. 9, Issue 03, 2020.

Ni Made Silvia Gayatri, dkk. “Pembatalan Serifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.

Syarifah Lia Malini Sari dan Lathifah Hanim, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1, 2017.

Online Dari Internet

Antonius Alreza Pahlevi M, “Mengenal Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah dan Prosedurnya”, (On-line). Tersedia di: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee0668e6b036/mengenal-pembatalan-sertipikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya, (24 Desember 2021).

Most read articles by the same author(s)