ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI PUTUSAN HOMOLOGASI ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN

Main Article Content

Bella Shaqira Sucipto
Ning Adiasih

Abstract

Putusan No 274.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst merupakan gugatan yang dilakukan oleh pekerja karena tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap oleh PT. Sari Keramindo International. Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International dan bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam putusan homologasi antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan adalah bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadili sengketa antara pekerja dengan PT. Sari Keramindo International dikarenakan upah dan uang pesangon yang karena dapat dikategorikan sebagai utang yang lahir karena undang-undang akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan adanya ketentuan dalam Pasal 1149 ayat 4 KUHPerdata dan Pasal 81 angka 33 UU No 11 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa para pekerja berkedudukan sebagai kreditur preferen atas upah dan hak lainnya yang belum dibayar. Serta adanya ketidaksesuaian dalam Putusan No 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst terkait lewatnya jangka waktu dalam memutus putusan homologasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. Hukum Acara Pengadilan Niaga: practical guide to the commercial court. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

H. Subandi. Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga. Jakarta : PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.

Rachmat Trijono, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

JURNAL

M. Hadi Shubhan, Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2 2020.

Putu Eva Laheri, “Probabilitas Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Atas Piutang Upah Pekerja/Buruh”.

Raifahd Razzaq Rais, Ning Adiasih, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Acrossasia Limited Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor; 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016), Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1 No. 1 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Most read articles by the same author(s)