KEPEMILIKAN TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN SECARA MELAWAN HUKUM

Main Article Content

Fairuuzah Fairuuzah
Listyowati Sumanto

Abstract

Jual beli tanah wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar memperoleh Akta Jual Beli sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Namun dalam praktik terdapat jual beli dilakukan di bawah tangan. Kasus kepemilikan tanah secara melawan hukum terjadi di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahannya apakah perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Samah/penjual kepada Ike Ratna Wulan dan Nanang Abdul Mukti/pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung No.1979 K/PDT/2019. Metode penelitian digunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder, analisis data secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Kesimpulannya adalah jual beli yang dilakukan pada tahun 2006 antara Samah/Penjual kepada Sahdan sah karena memenuhi syarat materiil dan formil. Jual beli pada tahun 2013 antara Samah/penjual kepada Ike Ratna Wulan dan Nanang Abdul Mukti/Pihak Ketiga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena Samah tidak berhak menjual tanah tersebut.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Andy Hartanto. Problematika Hukum Jual Beli Belum Bersertipikat. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Sunaryo Basuki. “Tata Cara Memperoleh Tanah”, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017.

Boedi Harsono. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.

____. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018.

Dworkin, Ronald. Legal Research. Daedalus: Spring, 1973.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2015.

Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2010.

I Gusti Ayu Widiadnyani, Ratna Artha Windari, Ketut Suditmaka, “Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Adat Melalui Perjanjian Di bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-undang Pokok Agraria”, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1 2018.

Listyowati Sumanto, “The Future on Publication System of Land Registration in Indonesia”, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 9, Issue 03, March 2020.

Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Most read articles by the same author(s)