PELAKSANAAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE PADA DPLK BNI (PROGRAM BNI SIMPONI)

Main Article Content

Sylvana Grace
Ning Adiasih

Abstract

Dalam menjalankan program BNI Simponi, agar program ini dikatakan telah melakukan pengelolaan yang baik, maka Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut harus memuat prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana penerapan pemberlakuan Good Pension Fund Governance (Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik) dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI Simponi milik Bank Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif, data utama adalah data sekunder didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Simpulan penelitian adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia telah melaksanakan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dialami. Saran: DPLK BNI perlu melakukan peningkatan sistem teknologi agar kendala yang dialami dapat teratasi dan perlunya kerjasama dengan pemerintah dalam rangka sosialiasi mengenai pentingnya mempunyai Dana Pensiun.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles

References

Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia, 1998.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Irham Fahmi. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Veithzal Rivai, et.al. Bank and Financial Institution Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ezra De Artah Sasta, Ning Adiasih. Penerapan Asas Cepat dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang (Contoh Kasus: Putusan Nomor 489/Pdt.G/2016/PN Tng, Vol. 1, No.1, 2018.

Indonesia, Undang-undang Dana Pensiun. UU No. 11 Tahun 1992. LN No. 37 Tahun 1992. TLN No. 3477 Tahun 1992.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016. LN No. 48 Tahun 2016. TLN No. 5859 Tahun 2016.

-------. Peraturan tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019. LN No. 15 Tahun 2019. TLN No. 6356 Tahun 2016.

Ibu Mentari Sinaga, Pengelola Prosedur Divisi DLK, wawancara dengan penulis, Media Zoom Meeting, Jakarta 20 Desember 2021.

Bapak Muhammad Syawaludin Faiz, Assistant Manager Product Development, wawancara dengan penulis, Media Zoom Meeting, Jakarta 20 Desember 2021.

Most read articles by the same author(s)