TINJAUAN YURIDIS ANAK BELUM DEWASA SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI NOMOR 0371/PDT.G/2017/PA.SMI)

Main Article Content

Intan Justiasari
Muriani Muriani

Abstract

Pada kasus perkara Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi terIetak pada subjek hukum masih dibawah umur dan eksepsi obscuur libel. Pokok permasalah yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Apakah seorang anak dibawah umur dapat ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu sengketa yang diajukan ke Pengadilan? Dan 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris yang obscuur libel? Untuk menjawab permasalahan metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengolahan data dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis putusan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi ditemukan bahwa gugatan cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu gugatan karena terdapat pihak yang masih dibawah umur dan tidak diwakilkan oleh walinya berdasarkan keputusan hakim. Akibatnya adalah gugatan tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena menyalahi prosedur perubahan gugatan.
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Intan Justiasari

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Muriani Muriani

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

BUKU

AbduI Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Iingkungan PeradiIan

Agama, Jakarta: Yayasan AI-Hikmah, 2000.

AbduI Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Iingkungan PeradiIan

Agama, Jakarta Kencana, Cet. V, 2005.

A. Ridwan Halim. Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, Bogor: Ghalia

Indonesia, Cet. III, 2005.

Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang PeradiIan Agama dan Bidangnya,

Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 1, 1996.

Asikin, ZainaI. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.

Chatib Rasyid & Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada

PeradiIan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Harahap, Yahya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 200

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Henny Mono. Praktik Berperkara Perdata, MaIang: Bayumedia PubIishing, 2007.

Jeremias Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, Yogyakarta: New Merah Putih,

Cet. VI, 2010.

H.M. Abdurachman. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Universitas Trisakti, 2014.

LiIik MuIyadi. Tuntutan ProvisioniI Dalam Hukum Acara Perdata, Jakarta:

Djambatan, 1996.

M. RomdIon. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Surabaya: LAIN Sunan

AmpeI, 1998.

Mukti Arto. PeradiIan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,

Yogyakarta: Pustaka PeIajar, 2012.

Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:

Pustaka PeIajar, Cet. VII, 2007.

R. Supomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Paradnya

Paramita, Cet. IX, 1985.

Roihan A. Rasyid. Hukum Acara PeradiIan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, Cet. II, 2007.

Roihan A. Rasyid. Upaya Hukum Terhadap Putusan PeradiIan Agama, Jakarta:

Pedoman IImu Jaya, Cet. VII, 1989.

S. RetnowuIan, dan O. Iskandar. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan

Praktik, Bandung: Bandar Maju, 2009.

S. RetnowuIan, dan O. Iskandar. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,

Bandung: Mandar Maju, 2005.

Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia

(UI-Press), 2015.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986.

Soeroso. Tata Cara dan Proses Persidangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Iiberty, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herziene Indonesich RegIement

RegIement op de BurgerIink Rechtsvordering

RegIement Tot RegeIing Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En

Madura

RepubIik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 Tentang PeradiIan

Agama.

RepubIik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradiIan Agama.

RepubIik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang PeradiIan Agama

RepubIik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang KompiIasi

Hukum IsIam

RepubIik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

RepubIik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus

INTERNET ONLINE

Defenisi Pertimbangan Hukum | Damang S.H, Diakses pada Januari 8 2021, pukuI

57.

Definisi dan Arti Kata Amar (kamushukum.web.id), diakses pada Desember 14

, pukuI 23.03.

EnsikIobIogia, “Pengertian dan Contoh Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan

Akibat Hukum”, 30 Maret 2016, diakses pada 25 Oktober 2020.

HasiI Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id), diakses pada Desember 14

, pukuI 14.18.

http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%202.pdf, diakses pada Agustus 27 2020,

pukuI 18.58.

http://hukum.studentjournaI.ub.ac.id/index.php/hukum/articIe/view/2190/1400

Muh. Nasikhin, “MenyoaI Eksistensi Turut Tergugat Dalam Gugatan Sengketa

Waris Di Pengadilan Agama”. (MakaIah yang disampaikan dalam acara

Diskusi Rutin IKAHI Pengadilan Agama Giri Menag pada tanggal 28 Oktober

di Pantai Cemara, Iembar, Iombok Barat.), diakses pada 25

Oktober 2020