ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 35/G/2018/PTUN-KPG MENGENAI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA TIDAK HORMAT

Main Article Content

Brylianda Robby Prasetyo Hartono
Gandes Candra Kirana

Abstract

Chrisanto Enggong S.Pi yang merupakan mantan pegawai negeri sipil selaku penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDM.888/1493/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dari Bupati Manggarai Timur selaku tergugat. Penggugat mengajukan keberatan atas hal tersebut. Tidak lama setelah pengajuan keberatan, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Kupang. Penggugat menuntut agar batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat dan merehabilitasi dan atau mengembalikan kedudkan penggugat pada keadaan semula. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya administratif bagi pegawai negeri sipil terhadap pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan apakah Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan cara penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam hal seorang pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat atas hal tersebut ia dapat mengajukan upaya administratif, seluruh upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, dimana ada 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administratif serta dalam menyelesaikan sengketa, majelis hakim dinilai kurang imbang dalam memutus perkara, dimana hanya mengambil keputusan berdasarkan dalil penggugat serta majelis tidak memperhatikan ketentuan mengenai upaya administratif yang diajukan penggugat.
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Brylianda Robby Prasetyo Hartono

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Gandes Candra Kirana

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

Buku

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M., Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha

Negara & UU PTUN 2004, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, (Depok: UI-press, 2010).

Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Dewi Mayaningsih, S.H., M.H., Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Bandung: Pustaka Media, 2018).

R. Wiyono, S.H., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga, (Jakarta

Timur: Sinar Grafika, 2016)

S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,

(Yogyakarta: Liberty, 1997).

W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:

Universitas Atmajaya, 1996).

Dwi Putri Cahyawati, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Depok: Gramata

Publishing, 2011).

Soegeng Prijodarminto, Sengketa Kepegawaian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indeonesia, Cet. IV,

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).

Darwis Prints, Strategi Mengenai pada Perkara Tata Usaha Negara, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1995).

R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009).

Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1977).

Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung:

Alumni,1979).

Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2005).

Jurnal

Hari Sugiharto & Bagus Oktafian Abrianto, Upaya Administratif Sebagai Perlindungan

Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Arena Hukum. Vol. 11,

Nomor 1. (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

Putusan

Putusan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG