HOMOLOGASI SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERMOHONAN PAILIT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA DAN PT. ALAM ABADI PERKASA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 150 PK/PDT.SUS/PAILIT/2018)

Main Article Content

Tryas Risanggono
Siti Nurbaiti

Abstract

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh dua atau lebih krediturnya. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau suatu keadaan yang terbukti secara sederhana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah terpenuhi, namun demikian tidak semua permohonan pailit dapat dikabulkan meskipun terpenuhi syarat pailit. Seperti halnya pembatalan permohonan kepailitan yang terjadi diantara PT. Siak Raya Timber (PT SRT), selaku debitur, dengan PT Nusantara Sentosa Raya (PT NSR) dan PT Alam Abadi Perkasa (PT AAP) selaku Para Kreditur. Homologasi dijadikan suatu dasar dalam membatalkan permohonan pailit menjadi perhatian penulis, karena dalam Homologasi tersebut debitur harus mengikut sertakan seluruh kreditur ke dalam penjadwalan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah homologasi dapat dijadikan dasar untuk membatalkan permohonan pailit PT. Nusantara Sentosa Raya dan PT. Alam Abadi Perkasa. Apakah putusan pengadilan Nomor 150 PK/Pdt.Sus/Pailit/ 2018 telah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan homologasi dalam pembatalan permohonan pailit PT. Nusantara Sentosa Raya dan PT. Alam Abadi Perkasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan pailit karena Homologasi tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Putusan pengadilan Nomor 150 PK/Pdt.Sus/Pailit/ 2018 yang membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh dua kreditur yaitu PT. Nusantara Sentosa Raya (PT.NSR) dan PT Alam Abadi Perkasa (PT AAP) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 303 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang..
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Tryas Risanggono

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Siti Nurbaiti

Dosen Fakultas Hukum Trisakti

References

Buku :

Djohansah.”Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bandung: Alumni, 2001.

Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana, 2015.

Heru P. Sanusi, et.al., Hukum Dagang Edisi Revisi 2008, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2008.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Teori dan Praktik, Bandung: Alumni, 2013.

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (prinsip, norma, dan praktik di Peradilan), Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2012.

.

Munir Fuadi, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2014.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>