ANALISIS YURIDIS REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Main Article Content

Rudi Adi Setya Putra
Endang Pandamdari

Abstract

Dalam rangka menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan pengunaan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, Pemerintah mengadakan Program Redistribusi Tanah Objek Landreform di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Desa Talun, Kecamatan Talun, Desa Krompeng, Kecamatan Talun. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Pekalongan, apa kendala serta upaya penyelesaian dalam menghadapi kendala pelaksanaan redistribusi objek landreform di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala dalam pelaksanaan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program redistribusi tanah, berkurangnya potensi tanah objek landreform, kurangnya minat atau respon Pemerintah Desa, Potensi objek redistribusi berada di kelerengan lebih dari 30%, kurang optimalnya peranan Dinas dan instansi untuk mewujudkan akses reform upaya yang diberikan terhadap kendala melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat, melakukan pendataan lokasi yang berpotensi dijadikan objek redistribusi, meningkatkan kerjasama Pemerintah Desa untuk memajukan kota, melakukan koordinasi lebih efektif untuk kegiatan redistribusi tanah, meningkatkan optimalisasi peran Dinas dan instansi dalam mewujudkan akses reform.
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Rudi Adi Setya Putra

Mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Endang Pandamdari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

BUKU

Anonim, Dit Pengaturan Penguasaan Tanah Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah, Jakarta, 1996.

Arizona, Yance, Konstitualisme Agraria,Yogyakarta: STPN Press, 2014.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Badan Pusat Statistik, 2018.

Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaany, Jilid I, Universitas Trisakti, 2013.

Harsono Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

Hertmit Herman, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, Dan Tanah Balik Nama, CV, Mander Maju, Bandung 2009.

Mertokusumo, Sudikno, Perundang-undangan Agraria Indonesia Edisi 1, Yogyakarta liberty: 1982.

Mustofa, Bachsan. Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remadja Karya, Bandung 1988.

Parangin Effendi, Hukum Agraria Di Indonesia,Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

R. Soeprapto, Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktik, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.

Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana Perdana Media Group, Jakarta,2012.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: UI Press, 2015.

Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutedi Adrian, Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta Cipta Raya, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian Hak Atas Tanah

ON-LINE DARI INTERNET

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kondisi Geografis Kabupaten Pekalongan : Badan Pusat Statistik, 2018.

Kabupaten Pekalongan Kawasan Agropolitan, Kebijakan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pekalongan (On–Line) Tersedia di https://dokumen.tips/ documents/kebijakan-pembangunan-kawasan-agropolitan-kabupatenpekalongan.html

Kabupaten Pekalongan Kota Santri, Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Pekalongan (On-Line) Tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/ Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Pekalongan

Wikipedia: “Kabupaten Pekalongan” (On-Line), Tersedia di https://id.wikipedia. org/wiki/Kabupaten_Pekalongan

Yoga tri sutomo “Pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di desa sedayu kecamatan tulung kabupaten klaten” diakses dari https://lib.unnes.ac.id/2596/1/7111.pdf, pada tanggal 23/06/2019 pukul 10:00.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>