SYARAT FORMIL PERUNDINGAN BIPARTIT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PDT.SUS-PHI/2018/ PN.DPS. JO. PUTUSAN NOMOR 392/K/PDT.SUS-PHI/2019)

Main Article Content

Silviana Arifiati Listianingrum
Andari Yurikosari

Abstract

Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan upaya perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh para pihak, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.  jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/Pdt.Sus-PHI/2019 serta akibat hukum berkaitan dengan syarat formil perundingan bipartit telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif serta kesimpulan ditarik dengan cara deduktif. Prosedur penyelesaian yang dilakukan para pihak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.  jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/ Pdt.Sus-PHI/2019 terdapat cacat formil dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pertimbangan hakim tersebut dilihat secara teori mengandung cacat formil, karena proses mediasi yang telah dilakukan tidak sah dan berakibat hukum putusan tersebut sah dapat dilaksanakan oleh para pihak, namun mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran mengenai ketiadaan perundingan bipartit.
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Silviana Arifiati Listianingrum

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Andari Yurikosari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

BUKU

Husni, Lalu, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Pangaribuan, Juanda, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta: MISI, 2017.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPress, 1984.

Ugo, Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Permenaker No. 31/Men/XII/2008.

Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003.

Indonesia. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU No. 2 Tahun 2004. LN No. 6 Tahun 2004. TLN No. 4356 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. UU No 5 Tahun 2004. TLN No. 4359. YURIPRUDENSI

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/Pdt.Sus-PHI/2019

Most read articles by the same author(s)