ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN PUTUSAN SELA UPAH PROSES (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.SUS-PHI/2016/PN.PBR DENGAN PUTUSAN NOMOR.181/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG)

Main Article Content

Muhammad Fauzan Fadilah
Andari Yurikosari

Abstract

Upah proses adalah istilah yang muncul dalam praktik Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak diatur secara jelas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga Majelis Hakim mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.37/PUU-IX/2011 dalam menolak permohonan pembayaran upah dalam putusal sela pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.84/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. sedangkan pada putusan perbandingan Nomor.181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Majelis Hakim mengabulkan permohonan Putusan Sela. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu Bagaimana ammar putusan Hakim yang memutus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.37/PUU-IX/2011 dan Apakah yang menjadi dasar Hakim menolak dan menerima permohonan putusal sela pada putusan Nomor. .84/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr dan Nomor.181/ Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang bersumber pada data sekunder dan primer, dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun hasil dari penelitian yaitu sah untuk Hakim dalam memutus berdsarakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan Hakim menolak permohonan putusan sela pada kasus Nomor. .84/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat materil dan pembuktian terhadap Pasal yang dijadikan dasar gugatan sedangkan pada kasus Nomor.181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Hakim mengabulkan permohonan putusan sela karena penggugat dapat membuktikan syarat dalam pasal yang menjadi dasar gugatannya.

Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Muhammad Fauzan Fadilah

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Andari Yurikosari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

Abdul Khakim, Aspek Hukum Penyelesaian Perselislhan Hubungan lndustrial Antara Teori dan Pelaksanaan, Bandung: PT. Citra Aditya Baldi, 2010.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media, 2005

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Andari Yurikosari, Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

Dr.Faizal Kamil, S.H., M.H., Asas Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

Elfrida R. Gultom, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1987.

Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta: MISI, 2017.

Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Bila di PHK, Tangerang: Visimedia, 2006.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

R. Goenawan Oetomo, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia), Jakarta: Ghardika Binangkit Press, 2004.

R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soedardji, Hak Dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2015.

_______ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahju Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJHK/I/2015

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-10/MEN/V/205 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Konsiliasi

PUTUSAN

Putusan Nomor.84/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr

Putusan Nomor.181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.37/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003

JURNAL ON-LINE

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” (On-line), tersedia di: http://jurnal.fh.unila.ac.id/ index.php/fiat/article/viewFile/283/349 (9 September 2018). Di Akses Pada tanggal 4 Juni 2019 Pukul 07:03

Vidya Prahassacitta, Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung, Volume 6, Nomor 3, (Jakarta: Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara, 2013). Di Akses Pada tanggal 3 Juni 2019 Pukul 13:54

Most read articles by the same author(s)