PEMBATALAN SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN DARI JUAL BELI YANG MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NO.1/Pdt.G/2015/PN.Mrj)

Main Article Content

Farsya Fachira Aslam
Anda Setiawati

Abstract

Undang-undang mensyaratkan bahwa setiap peralihan hak termasuk jual beli tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana perbuatan hukum jual belinya harus dilakukan dengan suatu akta PPAT dan dilakukan oleh penjual sebagai pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat dan pembeli serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi). Dalam praktiknya, ditemukan kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh orang yang bukan merupakan pemegang hak. Salah satunya kasus jual beli tanah yang terjadi antara H.M Noor Habdi dan Khairul Mahdi yang objeknya sebidang tanah atas nama Tirani. Padahal H.M Noor Habdi bukanlah pemilik tanah dan mendapatkan sertipikat tanahnya dengan cara meminjam dari suami Tirani untuk keperluan meminjam uang di Bank. Namun setelah suami Tirani meninggal dunia, H.M Noor Habdi tidak juga mengembalikan sertipikat yang dipinjamnya tapi justru melakukan balik nama menjadi atas namanya dan dijual kepada anaknya yang bernama Khairul Mahdi. Oleh Khairul Mahdi tanah tersebut sempat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan di Bank BRI Cabang Muarojambi. Merasa haknya dilanggar, Tirani beserta anak-anaknya mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan menuntut agar perjanjian jual beli tanah term tersebut dibatalkan. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro melalui Putusan No. 1/Pdt.G/2015/PN.Mrj menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan H.M Noor Habdi dengan Khairul Mahdi tidak sah dan batal demi hukum. Namun untuk bisa membatalkan sertipikat yang sudah diterbitkan atas nama Khairul Mahdi, pihak Tirani harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan putusan kasus perdata telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan pembatalan sertipikat diajukan ke PTUN karena sertifikat merupakan produk dari KTUN. Setelah putusan PTUN berkekuatan hukum, Kantor Pertanahan akan menindaklanjuti permohonan pembatalan sertipikat. Menurut ketentuan PMNA No. 9/1999, pembatalan sertipikat dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Farsya Fachira Aslam

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Anda Setiawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

Ahmadi Miru, Sakka. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai

BW, Cet.3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Darus Badrulzaman, Mariam. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra

Aditya Bakti, 2016

Diantha, Made Pasek. Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:

Kencana, 2017.

Fuady, Munir.Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 5, Bandung: Citra Aditya

Bhakti, 2017.

Gunawan Widjaja,Kartini Muljadi. Perikatan Yang Lahir Dari UndangUndang. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Harsono, Boedi. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta:

Penerbit Universitas Trisakti, 2013.

_____________. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi,

dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Cet.3. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Hartanto, Andy, Problematika Hukum Jual Beli Belum Bersertifikat,

Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta: 1973.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjadja. Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2007.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Jakarta: Universitas Trisakti,

Santoso, Urip.Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta:

Kencana, 2010.

___________.Perolehan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2015.

Sihombing, Irene Eka. Segi- segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan

Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2015.

________________.Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Bandung: CV

Rajawali, 1985.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1987.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada, 2012.

Suteki, Galang Taufani. Metodologi penelitian hukum: (filsafat, teori dan

praktik), Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tehupeiory, Aartjie.Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta: Raih

Asa Sukses, 2012.

Waskito, Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia,

Jakarta: Kencana, 2019.

Zohrahayaty, Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer, Gorontalo: Deepublidh,

Bambang Eko Muljono, “Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik

Melalui Pengakuan Hak” Jurnal Hukum Universitas Islam Lamongan, Vol.4

No. 1 (2016).

Noviasih Muharam, “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”. Jurnal Ilmu

Hukum Pranata Hukum, Vol.10 No. 1 (Januari 2015).

Rivo Krisna Winasti, Ery Agus, Dewi Hendrawati, “Tinjauan Normatif

Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang

Menimbulkan Kerugian Immateriil”. Diponogoro Law Journal, Vol.6 No. 2

(2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara

Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Ka. BPN No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP 24/1997

Peraturan Negara Menteri Agaria/Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan