TANGGUNG JAWAB BRI ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Main Article Content

Jami Allaidin
Suci Lestari

Abstract

Putusan Nomor 211/Pid.sus/2020/PN.Jmb memutuskan karyawan BRI, Tumbi Partimbo Pati, yang menjabat sebagai mantri kupedes melakukan fraud yang merugikan nasabah BRI di Abunjani Sipin Kota Jambi. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana teori tanggung jawab BRI terhadap fraud berdasarkan peraturan rahasia bank dan Otoritas Jasa Keuangan serta apakah amar putusan sudah menerapkan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah berjenis normatif, bersifat deskriptif, data sekunder sebagai data utama, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah teori tanggung jawab BRI terhadap fraud berdasarkan peraturan rahasia bank dan Otoritas Jasa Keuangan, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat kelalaian nasabah itu sendiri tidak menjaga kerahasiaan PIN ATM nya tetapi nasabah dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku yang berbuat fraud tersebut dan penerapan amar putusan tanggung jawab BRI terhadap nasabah berdasarkan peraturan perbankan, bank tidak bertanggung jawab secara pidana tetapi oknum yang melakukan perbuatan tersebut yang dipidana, bank menanggung perbuatan karyawannya yang melakukan fraud dengan diberikannya sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 52 UU Perbankan.
Dimensions

Downloads

Download data is not yet available.

Plum Analytics

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Jami Allaidin, Universitas Trisakti

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Suci Lestari, Universitas Trisakti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

References

Buku

A.Z., Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank,

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum

Perbankan Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2016.

Tjahjono Subagio, et.all, Business Crimes and Ethics Konsep dan Studi

Kasus Fraud di Indonesia dan Global, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39

/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Internet

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5849e75938

https://eform.bri.co.id/